Jakarta (ANTARA News) - Pencalonan dua kandidat Gubernur Bank Indonesia (BI) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masing-masing Agus Martowardoyo (Dirut Bank Mandiri) dan Raden Pardede (Wakil Dirut Perusahaan Pengelola Aset) masih mengganjal PDI Perjuangan sebagai partai oposisi. Anggota Komisi XI DPR RI Daniel Budi Setiawan, di Jakarta, Kamis, berharap Presiden bisa memberikan alternatif lain yang lebih kredibel dalam memimpin bank sentral, apalagi Presiden dianggap belum selesai menuntaskan persoalan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang hingga kini masih berputar-putar di tempat. Dari pandangan Daniel Budi Setiawan, obligasi rekap pada perbankan nasional sebagai akibat cairnya Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) serta dampak pengaruh krisis moneter hingga kini masih memberatkan APBN. Akibatnya, justru rakyat yang harus menanggung beban berat karena dapat menyebabkan subsidi menjadi berkurang. Padahal subsidi adalah wujud gotong royong, yang terpaksa kini harus dihapuskan. "Sangat ironis sekali kenaikan harga minyak yang notabene dimiliki bangsa kita sekarang sulit dikontrol lagi oleh pemerintahan. Walaupun pemerintah telah mengasumsikan inflasi hanya enam persen, toh rakyat makin terhimpit kehidupannya," ungkap Daniel. Di sisi lain, kesulitan tersebut diatasi pemerintah dengan berusaha menagih utang para obligor yang tidak kooperatif. Nyatanya, aset bank yang bermasalah telah diserahkan obligor kepada negara dan yang diserahi tugas menjual adalah BPPN dan Tim Likuidasi yang diawasi BI. Rapat Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan dan Gubernur BI pada tanggal 18 Februari lalu telah sepakat usulan Komisi XI DPR RI agar dilakukan audit investigasi kepada Tim Likuidasi Bank Beku Operasi (BBO) dan Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU). Usulan Komisi XI DPR ini sempat ada yang menentang akhirnya oleh Menteri Keuangan diserahkan sepenuhnya kepada BI. Oleh karena itu, Daniel yang juga fungsionaris DPP PDI Perjuangan berkeyakinan institusi BI termasuk seluruh sumber daya manusia yang ada adalah bukan sebuah institusi independen yang kredibel dalam mengelola moneter. "Terlebih lagi dengan adanya aliran dana BI yang sedang diusut KPK, apakah pimpinan yang baru nanti sanggup melakukan pembersihan di tubuh BI. Mampukah figur baru dapat menghadapi tantangan dan godaan? Siapkah Gubernur BI yang baru nanti membersihkan institusi BI dengan sapu yang telah kotor," tandas Daniel yang juga Kandidat Doktor Planologi ITB tersebut.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
