Jakarta (ANTARA News) - Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR RI mendukung langkah pemerintah dan aparat hukum mengusut tuntas kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Kredit Likuiditas BI (KLBI). "FKB mengharapkan pula kepada pemerintah agar lebih serius menuntaskan kasus-kasus BLBI/KLBI," kata Ketua FKB DPR RI Effendy Choirie dalam diskusi di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis. Diskusi juga menghadirkan ahli hukum tata negara Dr Irman Putrasidin. Sedangkan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar usai memimpin Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR menjelaskan, fraksi-fraksi di DPR masih diberi kesempatan untuk menyiapkan tanggapan atas jawaban pemerintah terhadap hak interpelasi kasus BLBI/KLBI yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR, dua pekan lalu. Menurut Muhaimin, pada rapat Bamus DPR 28 Pebruari 2008 akan ditetapkan jadwal bagi fraksi-fraksi menyampaikan tanggapan atas jawaban pemerintah dalam hak interpelasi. "Tanggapan fraksi-fraksi akan kita bahas Kamis depan," katanya. Pemerintah melalui Menko Perekonomian Boediono dan Menkeu Sri Mulyani telah menyampaikan jawaban atas pertanyaan terkait hak interpelasi kasus BLBI/KLBI pada Rapat Paripurna DPR, dua pekan lalu. Rapat paripurna tersebut sempat tersendat karena adanya tuntutan dari sebagian anggota DPR agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang langsung menyampaikan jawaban pemerintah. Sebagian Anggota DPR juga mempersoalkan jawaban pemerintah yang tidak ditandatangani oleh Presiden, tetapi di tandatangani oleh Menko Perekonomian. Namun akhirnya, rapat paripurna sepakat menerima kedatangan sejumlah menteri untuk menyampaikan jawaban pemerintah mewakili Presiden karena sesuai Tata Tertib DPR, terkait hak interpelasi, Presiden "dapat" diwakilkan oleh menteri-menterinya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
