Jakarta (ANTARA News) - Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai pemerintah dan PT PLN (Persero) telah gagal menjamin pasokan energi, menyusul pemadaman listrik yang berlangsung untuk kesekian kalinya pada saat ini. Direktur IESR, Fabby Tumiwa, di Jakarta, Kamis, mengatakan kejadian pemadaman listrik ini telah merugikan seluruh masyarakat dan mengurangi daya saing ekonomi Indonesia. "Kejadian ini merupakan kegagalan pemerintah mengatur dan mengelola sektor energi dan juga PLN menjamin penyediaan tenaga listrik kepada seluruh pelanggannya," katanya. IESR juga memperingatkan peluang pemadaman listrik karena kekurangan pasokan akan semakin besar di tahun 2008 dan tahun 2009. Lebih lanjut Fabby menambahkan, defisit pasokan listrik ini merupakan kesalahan akut dalam pengelolaan energi di Indonesia. "Kejadian ini menunjukkan carut marutnya pengelolaan energi nasional. Seluruh regulasi gagal mengantisipasi masalah ini dan seharusnya ini menjadi evaluasi pemerintah untuk meninjau ulang seluruh kebijakan dan ketersediaan infrastruktur energi dan kelistrikan," katanya. Akibat pemadaman adalah kerugian ekonomi dan non-ekonomi bagi seluruh pelanggan listrik. Kerugian ekonomi yang secara langsung berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemadaman listrik juga akan menurunkan tingkat daya saing produk barang dan jasa Indonesia, sehingga semakin sukar bagi Indonesia untuk mencapai tingkat ekonomi yang diharapkan terjadi. IESR juga menilai, kondisi alam, misalnya cuaca buruk seharusnya tidak dijadikan alasan sebagai biang penyebab terjadinya defisit, karena seharusnya telah menjadi pertimbangan ketika merancang dan membangun pembangkit listrik. Menurut dia, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai pengawas sektor dan PLN memiliki kesempatan memperpanjang stok bahan bakar di sejumlah pembangkit, serta meningkatkan ketersediaan pembangkit melalui upaya-upaya perencanaan yang benar dan peningkatan kinerja operasi dan perawatan pembangkit. IESR juga mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR agar segera mengevaluasi kinerja Menteri ESDM serta memerintahkan departemen terkait melaksanakan investigasi terhadap kejadian ini dalam rangka memperbaiki pengelolaan energi nasional. "Perlu dilakukan langkah-langkah yang komprehensif dalam kebijakan, pengaturan dan strategi untuk menjamin keamanan pasokan energi di Indonesia," katanya. IESR juga mendesak agar pemerintah segera melaksanakan restrukturisasi manajemen PLN, dengan mempertimbangkan memburuknya penyediaan tenaga listrik dalam lima tahun terakhir. "Tanpa adanya tindakan korektif terhadap kebijakan dan strategi penyediaan energi nasional dan reformasi di dalam PLN, termasuk penetapan kebijakan harga energi yang rasional, maka frekuensi pemadaman listrik akan semakin besar pada tahun 2008 hingga 2009 mendatang," kata Fabby. (*)
Copyright © ANTARA 2008
