Periode kedua Jokowi, diharap lebih lindungi anak dari bahaya rokok

Itu merupakan salah satu indikator belum ada pelindungan yang cukup kuat. Tahun lalu cukai rokok batal diturunkan dan sekarang kita masih menunggu keberpihakan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir iklan rokok di internet

Jakarta (ANTARA) - Yayasan Lentera Anak mengharapkan pada periode kedua pemerintahannya, Presiden Joko Widodo lebih melindungi anak dari bahaya dan dampak buruk rokok.

"Kami berharap kabinet selanjutnya, Presiden memilih menteri yang mendukung komitmen pemerintah untuk melindungi anak-anak dari zat adiktif rokok," kata Ketua Yayasan Lentera Anak Lisda Sundari saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan diperlukan kerja dan komitmen seluruh elemen bangsa untuk melindungi anak-anak dari bahaya dan dampak buruk rokok.

Menurut Lisda, pada periode pertama pemerintahannya, Jokowi terbukti masih gagal melindungi anak-anak dari bahaya dan dampak buruk rokok. Hal itu, terbukti dari kecenderungan prevalensi perokok anak yang meningkat.

"Kegagalan itu menunjukkan ada yang tidak bekerja untuk mendukung komitmen penurunan prevalensi perokok anak," kata dia.

Padahal, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional menargetkan penurunan prevalensi perokok anak menjadi 5,4 persen.

Namun, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 2018, prevalensi perokok anak justru meningkat menjadi 9,1 persen.

Hal itu, kata Lisda, karena belum ada kebijakan yang menyeluruh untuk melindungi anak dari bahaya dan dampak buruk rokok, terbukti masih ada iklan rokok serta harga rokok yang murah sehingga bisa dengan mudah dibeli anak-anak.

"Itu merupakan salah satu indikator belum ada pelindungan yang cukup kuat. Tahun lalu cukai rokok batal diturunkan dan sekarang kita masih menunggu keberpihakan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir iklan rokok di internet," katanya.

Joko Widodo dipastikan kembali menjabat sebagai presiden berpasangan dengan K.H. Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden.

Pada periode kedua, Jokowi menyatakan akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia tanpa meninggalkan pembangunan infrastruktur.