Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah Indonesia bersedia bekerjasama dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan pihak manapun dalam pertukaran sampel virus Avian Influenza H5N1 asal kerjasama itu dilakukan dengan kerangka yang baik dan adil. "Indonesia harus bekerja sama dengan WHO dan negara sahabat yang lain namun kerjasama itu harus dalam kerangka yang baik dan adil," katanya dalam konperensi pers yang dilakukan usai rapat kabinet terbatas tentang pembangunan sektor kesehatan di Departemen Kesehatan Jakarta, Rabu. Presiden yang saat itu antara lain didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie dan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari juga membantah tuduhan pihak luar yang menganggap Indonesia tidak mau berkerjasama dalam pertukaran virus penyebab penyakit flu burung itu. "Ada kesalahpahaman yang berkembang di luar negeri seolah Indonesia tidak kerjasama dan tidak mau `sharing". Tidak, tidak. Kita betul-betul mau kerjasama tapi harus adil sehingga kita juga dapat manfaat dari kerjasama itu," jelasnya. Menurut dia, dalam hal ini pemerintah telah memiliki kebijakan yang jelas yakni kerjasama pertukaran sampel virus yang adil dan produktif. "Karena kita sudah sumbang virus itu, setelah diproduksi menjadi vaksin nanti tentu kita harus dapat kemudahan, sebagai negara berkembang dengan 320 juta penduduk harus ada perbedaan dengan pihak lain," katanya. Tentang detil mekanisme kerjasama pertukaran virus yang diinginkan pemerintah, Presiden menyerahkan pembahasannya kepada Menteri Kesehatan dan mitra kerjanya seperti WHO dan negara sahabat yang terkena dampak flu burung. "Yang penting adil, negara dapat manfaat dan dalam skema kerjasama global yang adil," tegasnya. Indonesia, yang saat ini merupakan negara dengan kasus flu burung pada manusia terbanyak di dunia (129 kasus dengan 105 kematian), sebelumnya memrotes penerapan ketentuan pertukaran virus di bawah Jaringan Surveilans Influenza Global (Global Influenza Surveilance Network/GISN) yang tidak adil dan merugikan negara berkembang dengan menghentikan pengiriman sampel virus flu burung strain Indonesia ke laboratorium Pusat Kolaborasi WHO. Pemerintah juga menuntut WHO membuat ketentuan dan mekanisme baru yang lebih adil, transparan dan mengakomodasi kepentingan negara-negara berkembang yang terkena dampak penularan virus flu burung. WHO mengakomodasi permintaan itu dengan menyelenggarakan pertemuan antar negara-negara se-Asia Pasifik di Jakarta pada akhir Maret 2007 untuk membahas penyusunan mekanisme transfer virus yang baru. Pertemuan itu menghasilkan Deklarasi Jakarta yang antara lain berisi kesepakatan mengenai kerangka mekanisme pembagian informasi, data dan spesimen virus (termasuk virus Avian Influenza H5N1-red) secara terbuka dan setara.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
