Jakarta (ANTARA News) - Rapat dengar pendapat Komisi V DPR RI membahas status Bank Tabungan Negara (BTN), yang seyogyanya berlangsung Rabu, ditunda sampai dengan 25 Februari mendatang karena Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil tidak hadir.DPR menilai masalah yang akan dibahas dalam rapat tersebut sangat strategis sehingga tidak bisa hanya diwakili oleh Deputi bidang Usaha Perbankan dan Jasa Keuangan Kementerian BUMN, Parikesit Suprapto, yang hadir saat itu.Oleh karenanya, Ketua Komisi V Ahmad Muqowam memutuskan menunda rapat tersebut setelah mendengar aspirasi seluruh anggota yang secara aklamasi kehadiran Meneg BUMN tetap diperlukan menyangkut kebijakan terhadap Bank Tabungan Negara (BTN). "Ini menyangkut keputusan politik tidak dapat diputuskan ditingkat Deputi terkait dengan rencana Kementerian terhadap BTN apakah tetap berdiri sendiri sesuai Arsitektur Perbankan Indonesia (API) ataukah ingin dihilangkan," kata Enggartiato Lukita anggota Komisi V dari Fraksi Golkar. Menurut Enggar, Meneg BUMN seharusnya belajar dari pengalaman penjualan BUMN strategis seperti Indosat dan Telkom ke luar negeri yang ternyata lebih banyak kerugiannya. "Sekalipun pemerintah punya saham emas (golden share) tetap saja tidak dapat melakukan intervensi. Sebagai contoh untuk melakukan belanja modal (capital expenditure) tetap tergantung pemegang saham asing dan sangat susah," kata Enggar. Sementara BTN yang selama ini menjadi motor penggerak pembangunan perumahan di Indonesia mengapa oleh Meneg BUMN ingin diakuisisi, padahal seharusnya dipertahankan sebagai bank fokus di bidang perumahan, kata Enggar. Kalau alasannya sebagai Single Present Policy (SPP) mengapa BTN tidak dibiarkan sendiri karena selama ini bank tersebut yang memiliki bisnis utama di sektor perumahan rakyat yang tidak dimiliki bank-bank lain, ujarnya. "Saya tidak tahu alasan Meneg BUMN tetapi yang jelas rencana ini sudah pernah ditolak baik dari Komisi VI dan XI, bahkan dengan Komisi V, bahkan sudah sesuai dengan landscape perbankan nasional yang dikeluarkan Bank Indonesia," katanya. Mengenai kesenjangan pendanaan (mismatch), Enggar mengatakan, semua bank baik BNI, BRI, Mandiri yang menggunakan kredit berjangka panjang mengalami hal ini, yang seharusnya dijembatani BUMN PTB Sarana Multigriya Finansial. Sementara itu, Deputi Senior Bank Indonesia Siti Fadjriah, mengatakan keberadaan BTN sudah tertuang secara jelas dalam API sebagai bank fokus di bidang perumahan tinggal pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah dalam hal ini Meneg BUMN. Menteri Negara Perumahan Rakyat M. Yusuf Asy`ari mengatakan di sejumlah negara justru kehadiran bank yang fokus di sektor perumahan tetap dipertahankan seperti di India, Thailand, Yaman, Oman, Brazil, Srilangka, dan sebagainya. "Bahkan kami harus akui keberhasilan program perumahan pemerintah sangat didukung kehadiran BTN. Mengingat selama ini baru bank tersebut yang perhatian sementara bank lain belum memberikan perhatian untuk program rumah rakyat," ujarnya.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2008
