PSI: Pemilihan wagub DKI tidak transparan tanpa debat terbuka

Kami ingin memastikan bahwa publik mengetahui bagaimana pandangan wakil gubernur soal Pancasila, soal membumikan nilai-nilai Pancasila yang semakin saat ini semakin luntur, serta bagaimana meningkatkan toleransi antar-umat beragama. Ini kan menjadi p

Jakarta (ANTARA) - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta mengkritisi proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta yang dinilai tidak tranpsaran jika tidak ada tahapan debat terbuka calon wakil gubernur.

"Tanpa adanya debat terbuka, maka pemilihan wagub DKI Jakarta tidak transparan. Warga akan diberikan pemimpin yang belum diketahui figurnya, seperti membeli kucing dalam karung," kata Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar, kepada pers, di kantor DPP PSI, Jakarta, Kamis.

DPW PSI mengatakan hal itu menanggapi proses pemilihan calon wakil gubernur DKI Jakarta, pengganti Sandiaga Uno. Koalisi Partai Gerindra dan PKS sudah mengusulkan dua nama yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

DPW PSI DKI Jakarta mengusulkan agar penyelenggara pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta, harus dilakukan tahapan debat terbuka, yang disiarkan langsung oleh televisi, sehingga masyararakat DKI Jakarta, mengetahui apa visi misi dan program kerja calon wakil gubernur DKI Jakarta.

Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest menambahkan, debat terbuka calon wakil guernur DKI Jakarta ini sangat penting agar masyarakat dapat mempertimbangkan kualitas serta komitmen wakil gubernur yang akan dipilih.

"Kami ingin memastikan bahwa publik mengetahui bagaimana pandangan wakil gubernur soal Pancasila, soal membumikan nilai-nilai Pancasila yang semakin saat ini semakin luntur, serta bagaimana meningkatkan toleransi antar-umat beragama. Ini kan menjadi penting," kata Rian Ernest.

Menurut Rian, debat terbuka tersebut bisa saja dilakukan melalui "live streaming" pada akun media sosial di partai politik masing-masing atau akun media sosial pada calon masing-masing.

Rian menegaskan, jika tidak ada debat terbuka, maka prosesnya tidak transparan sehingga berpotensi melahirkan politik transaksional.

PSI juga mengusulkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan DPRD DKI Jakarta kepada dua calon wakil gubernur DKI Jakarta dibuka kepada publik, sehingga publik tahu bagaimana kualitas kedua calon wagub tersebut.