Wabup : Dana desa bisa dimanfaatkan untuk penanggulangan stunting

Untuk pencegahan stunting bisa dilakukan dengan cara menimbang setiap bulan dan paling penting yaitu pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) yang dimulai sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia dua tahun.

Sleman (ANTARA) - Wakil Bupati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Muslimatun menyebutkan bantuan dana desa dari pemerintah pusat bisa dimanfaatkan untuk upaya penanggulangan kasus stunting pada balita sesuai dengan musyawarah desa.

"Dana desa dapat dimanfaatkan untuk penanganan dan pencegahan stunting seperti pembangunan atau rehab Poskesdes, Polindes dan Posyandu, penyediaan makanan sehat untuk balita, pembangunan sanitasi dan air bersih, MCK, serta pembinaan kader kesehatan masyarakat," kata Sri Muslimatun pada Workshop Penyusunan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penanggulangan Stunting di Sleman, Kamis (4/7).

Menurut dia, penanggulangan stunting dilakukan dengan intervensi spesifik oleh bidang kesehatan hanya mengatasi 30 persen masalah saja, sedangkan 70 persen menjadi tanggung jawab sektor di luar kesehatan.

"Sehingga penanggulangan stunting dapat dilakukan dengan dana desa sesuai musyawarah desa," katanya.

Ia mengatakan, untuk pencegahan stunting bisa dilakukan dengan cara menimbang setiap bulan dan paling penting yaitu pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) yang dimulai sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia dua tahun.

"Tiga hal yang perlu diperhatikan dalam pencegahan stunting yaitu pola makan, pola asuh serta perbaikan sanitasi dan akses air bersih," katanya.

Selain itu stunting bisa dicegah melalui periksa minimal empat kali di Puskemas atau pelayanan kesehatan dan menimbang setiap bulan di Posyandu dengan membawa buku KIA untuk mencatat perkembangan janin dalam kandungan.

"Meskipun stunting di Kabupaten Sleman sudah sangat rendah dibandingkan dengan angka nasional, tetapi perlu upaya untuk mempertahankan bahkan menurunkan kasus stunting yang ada di Kabupaten Sleman.

Sri Muslimatun mengatakan, balita stunting dan kurus masih tinggi di Indonesia yaitu balita stunting sebanyak 30,8 persen dan balita kurus 6,7 persen.

"Sedangkan di Kabupaten Sleman pada 2018 menunjukkan prevalensi balita stunting 11 persen, balita gizi kurang 7,32 persen dan balita kurus 3,97 persen dimana secara statistik, angka ini mengalami penurunan dibandingkan 2017," katanya.