Jakarta (ANTARA News) - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPR RI mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar mengirimkan tambahan satu nama lagi calon Gubernur Bank Indonesia (BI) menyusul pengiriman dua nama sebelumnya. "Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI menilai, tidak adil jika pejabat Gubernur Bank Indonesia (BI) tidak dilibatkan dalam pencalonan gubernur BI tersebut. Mereka juga berhak berkarir di institusi itu. Karena itu fraksi kami mendesak Presiden Yudhoyono mengirimkan satu orang calon lagi. Bisa Deputi Gubernur BI Siti Fajriyah, Miranda Gultom dan lain-lain," ujar Ketua Fraksi PKB, Effendy Choirie, kepada pers, di Jakarta, Selasa. Menurut dia, desakan itu didasarkan atas kajian yang disampaikan sehari sebelumnya oleh Kelompok Kerja Fraksi (Kepoksi) XI FPKB DPR RI, terdiri atas Lalu Misbah Hidayat, Yusuf Faishal dan Arsa Suthisna. Selengkapnya ada tiga poin penting bagi FPKB terkait pencalonan Gubernur BI tersebut, sebagaimana hasil kajian Kapoksi XI tersebut. Pertama, jabatan gubernur bank sentral merupakan posisi sangat esensial bagi keberlangsungan pengelolaan moneter dan perbankan di Indonesia. Kedua, sesuai Undang Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2004 pasal 41 (1) yang mengisyaratkan jumlah calon maksimal tiga orang. "Yang masuk baru dua calon (Agus Martowardoyo dan Raden Pardede) yang diajukan oleh Presiden Yudhoyono ke DPR RI. Maka, untuk memberikan keleluasaan bagi DPR RI dalam proses pemilihan Gubernur BI dan dalam rangka menjawab aspirasi masyarakat, FPKB mendesak presiden untuk segera mengajukan penambahan satu orang calon dari BI untuk mengikuti `fit and proper test`," ujar Lalu Misbah Hidayat. Ketiga, terkait kualifikasi dan kompetensi dari calon Gubernur BI ke depan, FPKB berharap, kandidat Gubernur BI dapat memenuhi kualifikasi yang menjadi konsen FPKB. "Antara lain, berakhlakul karimah, bermoral yang baik dan terpuji, serta mempunyai karakter kepemimpinan kuat, menguasai secara mendalam UU Nomor 3 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain terkait dengan sektor keuangan dan perbankan," katanya. Selain itu, lanjut Lalu Misbah Hidayat, mempunyai visi dan misi yang komprehensif dan kreatif dalam menjalankan tugas pokok serta fungsi BI khususnya dalam menetapkan maupun melaksanakan kebijakan moneter. Juga, dalam hal mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan mengatur dan mengawasi perbankan. "Penting juga harus mempunyai kemampuan untuk berkoordinasi dengan pemerintah (otoritas fiskal) dengan tetap menjaga independensi BI termasuk memproteksi BI dari intervensi asing dan mempunyai `track record` dan integritas yang baik serta dapat diterima oleh para pelaku pasar modal dan para pemangku kepentingan di sektor keuangan dan perbankan," ujarnya. Pada prinsipnya, demikian Lalu Misbah Hidayat, fraksinya meminta presiden mencalonkan orang BI. "Karena mengabaikannya tidak adil. Bukankah pejabat BI juga berharap karir lebih baik dan mereka menguasai seluk-beluk BI," tutur Lalu Misbah Hidayat lagi.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2008
