Presiden Jokowi integrasikan kebijakan guna bangun KEK Likupang

Manado (ANTARA) - Presiden Joko Widodo datang ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Tanjung Pulisan, Likupang, Sulawesi Utara untuk mengintegrasikan kebijakan pusat dan daerah di lokasi tersebut.

"Khusus yang di Sulawesi Utara ini sudah kita identifikasi. Sekali lagi 'problemnya' itu tadi, kalau diselesaikan hanya di Jakarta tidak akan selesai. Daerah selesaikan ini juga tidak bisa. Itu yang nanti saya yang dua-duanya harus nyambung," kata Presiden Joko Widodo di salah satu "resort" di desa Maen, KEK Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Kamis.

KEK Tanjung Pulisan-Likupang itu akan berdiri di atas lahan seluas 396 hektare.

"Sekali lagi tadi sudah saya sampaikan, turis yang mau ke sini banyak dan akan banyak kalau kita siap. Oleh sebab itu perlu kerja yang terintegrasi antara pemerintah daerah baik kota, provinsi, maupun kabupaten dan pusat harus sambung," ungkap Presiden.

Ia pun mencontohkan masalah yang sedang dihadapi dalam pembangunan KEK Tanjung Pulisan-Likupang tersebut.

"Ini ada tanah swasta sudah ada, tanah bekas BUMN juga ada, yang belum selesai-selesai mau kita selesaikan, biar apa? Biar investasi ini berani datang. Kalau ndak rampung-rampung, payung hukumnya ndak selesai-selesai ya tidak akan mulai-mulai," tegas Presiden.

Masalah selanjutnya menurut Presiden, Sulawesi Utara masih kurang memiliki hotel.

"Di Sulut masih butuh tambahan hotel yang banyak sekali, banyak sekali dan yang menyampaikan dari maskapai, travel biro menyampaikan ingin banyak sekali datang ke sini tapi di sini ada yang sudah siap, ada yang belum siap. Ini pemerintah pusat ingin 'memback up' hal-hal yang belum siap tadi," tambah Presiden.

Sejumlah masalah akses maupun KEK yang akan dibantu pemerintah misalnya persoalan jalan dan tata ruang.

"Misalnya segera ini KEK pariwisata diselesaikan. Jalan-jalan yang belum lebar, dilebarikan, tol yang belum selesai, diselesaikan. Mungkin tolnya Oktober rampunglah. Tata ruang karena semua tercegatnya di situ, maka nanti malem kita rapat terbatas kita selesaikan di ratas supaya 'clear' mumpung ada menteri BPN (Badan Pertanahan Nasional), ada pak gubernur, bupati, wali kota, menko ada. Itu semua yang saya ingin kerjakan," tegas Presiden.

Data kantor imigrasi kelas I Manado menunjukkan turis mancanegara pada periode Januari-Mei 2019 mencapai 55.144 orang atau meningkat 9,67 persen dari periode yang sama pada Januari-Mei 2018 yaitu 50.284 orang dengan asal negara paling banyak adalah China (86 persen), Singapura (2 persen), Jerman (2 Persen), Amerika (1,3 persen) dan negara lainnya.

Kementerian Pariwisata menyebutkan bahwa Provinsi Sulut dinobatkan sebagai The Rising Star dalam sektor pariwisata Indonesia karena mampu mendorong pertumbuhan kinerja pariwisata hingga 600 persen dalam empat tahun terakhir.

Untuk jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Sulut sendiri, utamanya ke Manado dan Bitung pada 2015 sebanyak 20 ribu, lalu tahun 2016 meningkat menjadi 40 ribu atau dua kali lipat. Selanjutnya pada 2017 sebanyak 80 ribu, dan tahun 2018 meningkat menjadi 120 ribu.

Dalam 4 tahun kunjungan wisman ke Sulut meningkat 6 kali lipat. Begitu juga pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) dari sekitar 2 juta menjadi 4 juta atau dua kali lipat, 200 persen, padahal di daerah lain hanya sekitar 5 sampai 10 persen.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam kunjungan kerja yaitu Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Sekretaris Militer Presiden Marsdya TNI Trisno Hendradi, Staf Khusus Presiden Johan Budi, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak.