Bappenas dorong Pemprov Sulut beri jaminan sosial pekerja informal

Manado (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendorong kepedulian pemerintah Sulawesi Utara untuk memberikan jaminan sosial tenaga kerja informal.

"Memang harus diakui secara nasional angka peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) pekerja informal masih sedikit," kata Direktur Perencanaan dan Kependudukan Bappenas Maliki usai membuka Lokakarya Sistem Jaminan Sosial Nasional di Manado, Kamis.

Maliki mengatakan kepesertaan pekerja informal masih kecil dibandingkan dengan potensi yang ada baik nasional maupun di Sulawesi.

Dia menjelaskan memang perlu sosialisasi dan edukasi kepada pekerja informal bahwa menjadi peserta BPJS itu sangat penting, sehingga lewat kegiatan lokakarya ini akan mampu menciptakan strategi dan inovasi sehingga semakin banyak tenaga kerja yang akan dilindungi.

Asisten Deputi Bidang Kepesertaan Bukan Penerima Upah (BPU) Hadi Purnomo mengatakan pihaknya mengapresiasi pemerintah Sulut yang mulai peduli terhadap pekerja informal.

"Provinsi Sulut yang telah membiayai iuran pekerja lintas agama, dan beberapa kabupaten kota lainnya bagi pekerja rentan," kata Hadi.

Hadi mengatakan akan terus ditingkatkan dan mengubah pola pikir masyarakat luas, bahwa jaminan sosial sudah menjadi kebutuhan bukan hanya sekedar perlindungan semata.

Kepala Bapeda Sulut Ricky Toemanduk mengatakan pemerintah telah memasukkan anggaran dalam APBD dalam melindungi pekerja rentan di Sulut.

"Saat ini sudah jalan pekerja lintas agama sekitar 75 ribu pekerja, dan sementara didata para sopir angkot dan pekerja rentan lainnya," jelasnya.

Staf Ahli Pemkot Manado Atto RM Bulo mengatakan Pemkot Manado sudah berkomitmen akan melindungi pekerja informal di Manado dalam BPJSTK.

"Saat ini sementara melakukan pendataan, karena diperkirakan pekerja informal di Manado sekitar 30 persen dari keseluruhan tenaga kerja yang ada," katanya.

Lokakarya SJSN di Manado diikuti oleh 250 peserta dari delapan provinsi di Sulawesi dan Maluku.