Canberra (ANTARA News) - Perdana Menteri Australia Kevin Rudd menjadi pemimpin negara benua yang paling poluer selama dua dekade terakhir, menyusul permintaan maafnya kepada pendududk asli Aborijin atas tindakan yang tak adil dan melakukan ratifikasi terhadap protokol iklim Kyoto, demikian hasil jajak pendapat yang dipublikasikan Selasa. Rudd dari Partai Buruh yang mengakhiri kekuasaan pemerintahan Konservatif selama 11 tahun pada November 2007, adalah tokoh pemimpin pilihan yang dipilih oleh 70 persen responden jajak pendapat yang diselenggrakan oleh sebuah harian Australia. Hasil yang memperoleh popularitas yang tertinggi semenjak survei pertama kali dipublikasikan pada tahun 1987 dan memperlihatkan sebanyak 69 persen responden mendukung pernyataan maaf Rudd kepada masyarakat asli Aborijin atas peri laku yang tidak adil dan tidak terpuji bangsa kulit putih Australia. Pemerintahan sebelumnya, partai Konservatif menolak untuk melakukan penyampaian permintaan atas masa lalu kelam yang menimpa masayarakat Aborijin. Kelompok oposisi dari pihak Konservatif mengatakan hal itu semata merupakan cerminan dari upaya liputan media massa yang disaksiakan semua warga Australia disetipa layar televisi di seluruh wilayah negri itu. "Pemerintahan yang baru terpilih yang tengah menjalani masa "bulan madu" dengan pernyataan minta maaf nya, maka perdana menteri menerima publisitas yang luar biasa," kata juru bicara oposisi, Nick Minchin dalam siara radio. Pihak opsisi mengatakan Rudd tetap menampilkan "sikap-sikap besar" seperti melakukan permintaan maaf kepada pihak Aborijin dan melakukan penanda tanganan kyoto protokol sekali lagi merubah kebijakan pemerintahan terdahulu dan menjaga momentum kemenangannya yang mencolok. Namun pihak oposisi tetap bersikap berusaha menjaga citra setelah terlempar dari panggung politik dimana pemerintahan perdana menteri John Howard yang harus kehilangan kursi secara kekalahan telak setelah berkuasa hampir 12 tahun lamanya. Dalam salah satu acara televisi yang ditayangkan Senin kemarin, seorang anggota senior pemerintahan Howard mengatakan bagaiman mereka berusaha mengingatkan dan menekan Howard agar mengundurkan diri pada pertengahan 2006 untuk memberikan perubahan dan peremajaan Partai Konservatif . Jajak pendapat tersebut juga memperlihatkan dukungan bagi pemimpin oposisi baru Brendan Nelson hanya mencapai 9 persen, demikian laporan Reuters. (*)

Copyright © ANTARA 2008