Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Pertamina agar menyiapkan diri guna mengelola eksploitasi gas alam di Blok D Alpha Natuna, Kepulauan Riau. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro, seusai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, mengatakan Pertamina diberi waktu tiga minggu untuk menyampaikan kesiapannya kepada Presiden. "Setelah pertimbangan Exxon diberi waktu satu hingga dua tahun dan negosiasi tidak ketemu, maka Presiden minta Pertamina untuk bersiap diri," kata Purnomo. Menurut Purnomo, delapan isu yang masih dipersengketakan antara pemerintah dan ExxonMobil sulit untuk bisa dicarikan jalan keluar karena tiga isu di antaranya menyangkut undang-undang. "Kalau sudah menyangkut undang-undang, sulit untuk dilangkahi," ujarnya. Purnomo menyebutkan delapan isu yang masih menjadi sengketa di antaranya soal pajak, periode kontrak, jaminan pemerintah, dan pembagian hasil. "Pemerintah akan segera menyurati Exxonmobil terkait keputusan ini, bahwa delapan `pending issue` itu sulit dicari titik temunya," tuturnya. Apabila Pertamina nantinya memegang pengelolaan Blok D-Alpha Natuna, Purnomo mengatakan, maka blok itu akan menjadi eksploitasi gas alam terbesar di dunia, dengan nilai investasi lebih dari 30 miliar dolar AS. "Itu pun masih bisa meningkat lagi karena nilai itu bisa direvisi," ujarnya. Blok D-Alpha Natuna juga menjadi pengalaman pertama bagi Pertamina untuk mengelola gas alam yang terletak di tengah laut. Pertamina, oleh pemerintah juga diminta untuk mencari partner guna memenuhi kebutuhan dana maupun teknologi untuk mengelola blok itu. Menurut Purnomo, kandungan karbondioksida yang cukup tinggi dalam gas alam di Blok D-Alpha Natuna membutuhkan teknologi tinggi yang belum dimiliki Pertamina. "Dalam tiga minggu lagi, saat Pertamina menyampaikan laporan kesiapan dirinya, uji kelayakan dan sebagainya, Pertamina juga akan menyampaikan siapa partner yang dinilai layak," tuturnya. Dalam rapat terbatas yang dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Meneg BUMN Sofyan Djalil dan Dirut Pertamina Arie Sumarno, juga diputuskan untuk membentuk tim dari pemerintah. Tim itu, menurut Purnomo, dimaksudkan untuk membahas masalah yang lebih makro dari pengelolaan Blok D-Alpha Natuna oleh Pertamina, di antaranya masalah yang berkaitan dengan pengelolaan perbatasan. Pemerintah telah memutus kontrak Natuna D Alpha dengan ExxonMobil pada 2005 karena hingga 20 tahun tak kunjung berproduksi. Dalam kontrak lama, selain ExxonMobil yang menguasai 76 persen, Natuna juga dimiliki PT Pertamina (Persero) 24 persen. Namun, porsi bagi hasil kontrak lama sangat timpang karena ExxonMobile mendapat 100 persen, sedang pemerintah nol persen. Blok Natuna D Alpha diperkirakan memiliki cadangan gas cukup besar, yakni hingga 46 triliun kaki kubik. Namun, 70 persen cadangan gas tersebut mengandung CO2. (*)

Pewarta:
Copyright © ANTARA 2008