YCP Solidiance: Pemerintah perkuat SDM ciptakan tenaga kerja terampil

Jakarta (ANTARA) - Partner YCP Solidiance atau konsultan manajemen bisnis, Gervasius Samosir mengatakan pemerintah perlu memperkuat sumber daya manusia untuk menciptakan tenaga kerja terampil serta berdaya saing di level nasional dan internasional.

"Pemerintah dan pihak swasta harus bisa mencoba melakukan pendidikan dan pelatihan yang dibekali sertifikasi dengan tujuan up grade secara cepat," kata dia, di Jakarta, Rabu.

Hal itu ditujukan untuk menekan lemahnya tenaga kerja di Indonesia dalam bersaing dengan negara lain. Sebagai contoh, pemerintah harus lebih berani lagi melakukan pertukaran pelajar ke luar negeri.

"Beasiswa ke luar negeri kemudian peningkatan riset di Tanah Air diperkuat, ,ini merupakan salah satu cara menghadapi ekonomi ke depan dari segi SDM," katanya.

Selain itu, pendidikan vokasional juga merupakan salah satu upaya yang bisa diterapkan untuk menekan pengangguran di Indonesia.

Menurut dia, dampak dari pembangunan SDM membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun, harus sudah dilakukan sejak kini jika tidak ingin Indonesia tertinggal jauh dari negara lain.

Sistem zonasi yang diterapkan pemerintah saat ini merupakan upaya untuk pemerataan pendidikan dengan harapan melahirkan SDM yang berkualitas di berbagai daerah.

Jika pendidikan tidak merata, maka biaya pendidikan otomatis juga tidak seimbang sehingga memengaruhi kesejahteraan dan kualitas SDM yang diciptakan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Cemara 19 Institute, Dr Humbul Kristiawan berpandangan pada periode kedua Presiden Jokowi akan lebih menekankan pada aspek SDM.

Menurut dia, wacana mendatangkan guru dari luar merupakan salah satu langkah positif untuk meningkatkan kualitas SDM yang bisa berdaya saing membangun perekonomian nasional.

"Berbicara peningkatan ekonomi ke depan kita harus memacu SDM juga, tentunya ini dimulai dari pendidikan," ujar dia.

Meskipun demikian, wacana tersebut harus memiliki standar kualifikasi yang harus dipenuhi oleh guru-guru dari luar sehingga tidak bertabrakan dengan tenaga pendidik lokal.

"Jika itu jadi, harus ada standar khusus," katanya.