Jakarta (ANTARA News) - Serikat Pekerja PLN menilai restrukturisasi terhadap PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) berupa pembentukan lima anak perusahaan distribusi akan membuka potensi defisit Rp500 miliar hingga Rp3,5 triliun bagi Pemda di luar Jawa. "Rencana unbundling atau pemecahan kewilayahan PLN akan mengancam keberlangsungan penyediaan listrik di luar Jawa yang secara umum akan mengalami defisit antara Rp500 miliar hingga Rp3,5 triliun pada 2008," kata Ketua Umum DPP Serikat Pekerja PLN Ahmad Daryoko di Jakarta, Senin. Ia mengatakan, selama ini biaya operasional listrik luar Jawa masih terus disubsidi oleh penghasilan listrik di Jawa yang dalam hal ini merupakan 80 persen dari total penghasilan PLN. Menurut dia, bila kemudian PLN dipecah maka subsidi silang serupa tidak mungkin lagi dapat dilakukan. "Mau tidak mau akhirnya harga listrik di luar Jawa akan naik berlipat-lipat," katanya. Sebelumnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PLN pada 8 Januari 2008 disahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PLN 2008 yang salah satu keputusannya segera dilakukan restrukturisasi terhadap PLN. Restrukturisasi itu berupa pembentukan lima anak perusahaan distribusi (Distribusi Jakarta Raya, Distribusi Jawa Barat, Distribusi Jawa Tengah, Distribusi Jawa Timur dan Distribusi Bali) serta satu anak perusahaan Transmisi dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali paling lambat akhir 2008. Selain itu juga ditetapkan akan dibentuk dua BUMN pembangkit, yaitu PT Indonesia Power dan PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB). Daryoko mengatakan, keputusan itu merupakan realisasi dari rencana unbundling atau pemecahan baik secara fungsional maupun kewilayahan (sebagaimana disebutkan dalam UU nomor 20 tahun 2002 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi). Pemecahan fungsional PLN dilakukan melalui pembentukan perusahaan pembangkitan, transmisi, dan distribusi secara terpisah. Sementara pemecahan kewilayahan dilakukan melalui pembentukan perusahaan distribusi berdasarkan wilayah yang sebelumnya ditangani seluruhnya oleh PLN. Daryoko mencontohkan Pemda Sumatera Utara harus mengeluarkan biaya Rp3,5 triliun untuk memasok kebutuhan listrik di wilayah itu. "Di sana semua pembangkit menggunakan minyak padahal konsumennya tidak sebesar di Jawa sehingga antara penawaran dan permintaan tidak seimbang," katanya. (*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008