Kepastian akhir sengketa Pilpres tuai investasi langsung dari Inggris

Jakarta (ANTARA) - Investor dari Inggris menyambut baik lahirnya kepastian dari akhir sengketa Pemilihan Presiden 2019 yang mengindikasikan kepercayaan bahwa sistem demokrasi Indonesia berjalan baik dan pemerintah mampu konsisten menjaga iklim ekonomi yang ramah terhadap dunia usaha, kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

"Kepastian hasil Pemilu itu sangat membantu kepastian investasi di indonesia dan membawa optimisme. Dari diskusi kemarin ada permintaan kepada pemerintah untuk melanjutkan upaya kemudahan perizinan, percepatan realisasi proyek dan lainnya," kata Bambang melalui telekonferensi video dari London, Inggris usai Indonesia Infrastructure Investment Forum (IIIF) 2019, Rabu.

IIIF di London, ujar Bambang, menjadi sarana penyebaran informasi mengenai peluang investasi langsung bagi penanam modal asing di proyek infrastruktur Indonesia dalam lima tahun ke depan atau hingga 2024. Dalam lima tahun ke depan itu, Indonesia membutuhkan investasi di infrastruktur senilai 440 miliar dolar AS atau setara Rp5.300 triliun.

Dari jumlah kebutuhan investasi sebesar itu, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Maka dari itu, pemerintah lebih banyak menghimpun pendanaan dari swasta dan BUMN melalui berbagai skema seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA).

Dalam IIIF, Indonesia diwakili Bambang, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Kepala BKPM Thomas Lembong. Di IIIF itu terdapat sesi konferensi dan pertemuan bilateral dengan para investor juga pertemuan terbatas dengan jajaran pemangku kepentingan di Inggris dan Eropa.

Menurut Bambang, investor di Inggris kini tidak lagi "wait and see" setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres yang menguatkan kemenangan pemerintah saat ini untuk melanjutkan otoritas ke periode berikutnya. Mereka meminta pemerintah membenahi beberapa aspek penting yakni meningkatkan kemudahan perizinan, kepastian hukum, kepastian pengadaan tanah dan komitmen BUMN untuk mau bekerja sama dengan investor luar.

"Itu adalah isu-isu yang mengemuka dalam pertemuan investasi kemarin," ujarnya.

Dari IIIF yang masih berlangsung itu, setidaknya pemerintah hingga saat ini mampu meraup dua komitmen investasi yakni di proyek satelit multifungsi binaan Kementerian Komunikasi dan Infromatika senilai Rp6,4 triliun, dan juga proyek penyimpanan Bahan Bakar Minyak senilai Rp5 triliun.

Total dalam IIIF 2019, pemerintah Indonesia menawarkan 83 proyek berskema KPBU dengan total nilai 40 miliar dolar AS dan juga 30 proyek PINA dengan nilai 50 miliar dolar AS.

IIIF digelar pada 1-2 Juli 2019 di London, Inggris, dan berlanjut pada 4 Juli 2019 di Paris, Prancis.