Gubernur: Tak ada masalah antara Pemkab Bandung Barat-Kereta Cepat

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil memastikan tidak ada masalah antara Bupati Bandung Barat Aa Umbara atau Pemerintah Kabupaten Bandung terkait dengan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dilakukan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

"Jadi kemarin saya rapat dengan Ibu Menteri (BUMN). Pertama adalah tidak ada masalah dengan Kabupaten Bandung Barat mengenai KCIC. Jadi itu hanya masalah komunikasi saja," kata Gubernur Emil seusai melakukan pertemuan dengan Kepala BPS Jawa Barat Dody Herlando, di Gedung Negara Pakuan Bandung, Rabu.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, kata Gubernur Emil, berharap ada manfaat langsung dari pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung untuk wilayahnya.

"Jadi tidak hanya numpang lewat. Jadi sedang disepakati penguatan akses jalan di KBB (Kabupaten Bandung Barat) yang memang ada jalur itu," kata dia.

Sebelumnya, Bupati Kabupaten Bandung Barat Aa Umbara mengaku masih belum mengeluarkan izin pembangunan kereta cepat di kawasan Cikalong Wetan.

Hal tersebut dilakukan karena pihak PT KCIC belum melakukan komitmen dengan Pemkab Bandung Barat dengan hadirnya transportasi massal tersebut dan salah satu komitmen yang diajukan yakni perbaikan akses jalan dari Kecamatan Cikalong Wetan ke Kecamatan Cisarua yang kini kondisinya dinilai belum layak.

Lebih lanjut Gubernur Emil menyatakan dalam rapat antara dirinya dengan Menteri BUMN Rini Soemarno kemarin juga dibahas tentang penghubung antara jalur kereta dalam kota dari Tegalluar, Kabupaten Bandung, menuju Stasiun Bandung untuk memudahkan penumpang Kereta Cepat Bandung-Jakarta.

"Tegalluar akan dijadikan pengembangan paling utama sehingga sudah diputuskan LRT menggunakan diesel listrik dia nanti 2,5 km dari Stasiun Tegalluar mengkonek ke rel eksisting kereta," kata dia.

Menurut dia, rel Kereta Cepat Jakarta-Bandung juga akan dibuat jalur ganda sehingga tak harus membebaskan lahan untuk LRT yang ujungnya ada di Kebon Kawung Kota Bandung.

"Nanti semua kereta cepat itu muntahan di sini (Kebon Kawung). Dan di Kebon Kawung sudah diperintahkan oleh Bu Menteri akan dikembangkan juga jadi TOD (transit oriented development). Jadi nanti ada area komersial, hotel oleh WIKA, semua oleh BUMN," kata dia.

Lebih lanjut ia mengatakan usulan tentang stasiun baru di depan Masjid Al Jabbar milik Pemprov Jawa Barat di Gedebage Kota Bandung juga disetujui oleh Menteri BUMN.

"Jadi orang yang mau ke masjid berhenti di daerah situ. LRT-nya kita akan desain seperti Bandros. Di Bandung harus rada wisata. Semua dikerjakan KCIC itu jadi bagian investasi mereka," kata dia.