Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah RI belum mengakui Kosovo yang pada hari Minggu mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka yang berdaulat serta lepas dari Republik Serbia, karena selama ini Kosovo merupakan salah satu provinsi di Serbia. "Pemerintah RI akan mengikuti dari dekat perkembangan di Kosovo dan belum berada di posisi untuk memberikan pengakuan atas pernyataan kemerdekaan secara sepihak oleh Kosovo tersebut," ungkap pernyataan juru bicara Departemen Luar Negeri, Kristiarto Soeryo Legowo, Minggu malam. Kristiarto mengatakan, Pemerintah RI berharap pernyataan kemerdekaan itu tidak menimbulkan ketegangan dan konflik terbuka, khususnya dengan Serbia, apalagi mengingat telah banyak jatuh korban selama ini di wilayah Balkan. Dia mengemukakan "Pemerintah RI terbuka untuk melihat masalah Kosovo sebagai bagian dari rangkaian masalah khas yang dihadapi oleh bagian-bagian wilayah atau etnik dari bekas negara Federal Yugoslavia dalam 15 tahun terakhir, yang telah melahirkan sejumlah entitas (negara) merdeka." Menurut Kristiarto, RI menyesalkan kegagalan penyelesaian lewat dialog dan perundingan sehingga terjadi pernyataan kemerdekaan secara sepihak oleh Kosovo. Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya dari Serbia, Minggu, di ibukota, Pristina. Deklarasi itu dibacakan oleh Perdana Menteri Kosovo, Hashim Thaci, pada sidang parlemen yang dihadiri 109 anggota. Sebanyak 90 persen penduduk Kosovo adalah etnik Albania dan Beograd sangat menentang pemisahan tersebut. Menteri Luar Negeri Serbia Vuk Jeremic dalam sidang di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Kamis, minta agar Dewan Kemanan menolak kemerdekaan tersebut. Sidang Dewan Keamanan tersebut dilaksanakan atas permintaan Serbia untuk membahas masa depan Kosovo yang merupakan salah satu provinsi Serbia. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008
