Jakarta (ANTARA News) - Pengamat perbankan Makdir Ismail mendukung penuh upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap kasus aliran dana BI dengan didasari bukti-bukti yang kuat sebagai bentuk penegakan hukum dan tidak bermuatan politis. "Sepanjang tidak ada muatan politiknya dan semata-mata untuk penegakan hukum, maka upaya KPK menangani kasus BI ini kita dukung penuh," katanya di Jakarta, Minggu. Senada disampaikan oleh pengamat ekonomi dari INDEF, Aviliani mengatakan mendukung penegakan hukum yang tentunya harus didasari bukti-bukti yang kuat. Namun, dia menambahkan bahwa KPK harus imbang. Imbang yang dimaksud adalah KPK juga harus memeriksa pihak lainnya yang terlibat dan tidak hanya berkonsentrasi pada pejabat BI. "Pemberi dan penerima harus sama-sama diproses," katanya. Sementara itu, praktisi perbankan Deny Daruri mengatakan berbagai isu yang diembuskan bahwa stabilitas moneter akan kacau jika pimpinan BI di tahan hanya sekedar gertakan yang sulit dibuktikan. Menurut Deny, yang ditunggu pasar saat ini adalah bagaimana KPK melanjutkan tindakannya dan bukan menunggu respons BI karena sejak BI independen di tahun 1999 melalui UU No 23/1999, BI justru semakin tidak kredibel. Oleh karena itu, ia berpendapat, penuntasan kasus ini merupakan momentum agar BI bisa lebih kredibel dan menjadi bank sentral yang kuat. Sedangkan anggota Komisi III DPR RI, Beni K Harman menilai pencekalan 17 orang terkait kasus aliran dana BI merupakan langkah tapat untuk mencapai langkah-langkah strategis lainnya. "Itu tahap awal, harus ada langkah lanjutannya," kata Beni. Beni menegaskan KPK harus berani mengajukan penyegahan, penangkalan, dan penahanan terhadap semua pihak, termasuk pejabat aktif BI, bila diperlukan.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
