Surabaya (ANTARA News) - Wapres M Jusuf Kalla mengkritik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang dinilainya selalu lebih lambat bertindak dalam mengantisipasi lonjakkan kebutuhan listrik masyarakat. "Krisis listrik itu terjadi karena masyarakat lebih maju ketimbang PLN. Selalu PLN lebih lambat berfikir ketimbang kebutuhan yang harus dipenuhinya," ujar Wapres saat membukaan Munas X Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanik Indonesia (AKLI) di Surabaya, Minggu. Menurut Wapres, sekarang ini hampir tidak ada kehidupan tanpa adanya listrik, sehingga perkembangan jumlah penduduk otomatis pula harus didukung pertumbuhan listrik yang lebih besar. "Karena itu pasokan listrik harus lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan pertumbuhan ekonomi," katanya. Wapres menceritkan ketika Dirut PLN menyampaikan padanya Indonesia sedang krisis listrik dan ia menjawab pemerintah segera membuat proyek pembangunan pembangkit listrik 10 ribu MW, pihak PLN sempat ragu dengan solusi itu. Pemerintah telah berencana menyelesaikan proyek pembangunan pembangkit listrik 10 ribu MW pada akhir 2009. Pada tahun-tahun selanjutnya akan ditenderkan lagi 4.000 MW per tahun, sehingga pada 2015 total pasokan listrik baru sebesar 20 ribu MW telah tersedia untuk masyarakat. "PLN itu seharusnya bekerja dengan proyeksi jangka panjang karena masyarakat sebagai konsumen tidak mau tahu listrik itu asalnya dari mana," ujar Wapres. Pada bagian lain Wapres juga meminta AKLI membantu pemerintah menyadarkan masyarakat agar berhemat dalam menggunakan energi listrik. "Rakyat perlu diajari bagaimana menghemat energi listrik, salahsatunya melalui perubahan gaya hidup. AKLI punya kesempatan karena mereka berhubungan langsung dengan masyarakat perumahan," ujar Kalla. Ia juga menjelaskan bahwa negara mempunyai anggaran belanja besar, namun sebanyak 40 persen anggaran dipakai untuk subsidi dan membayar utang. Untuk listrik, pemerintah mengucurkan subsidi Rp50-60 triliun setiap tahun atau Rp160 miliar per hari, jika terjadi pemborosan listrik. "PLN dan Pertamina selalu membuat pusing pemerintah. Jika kurang membayar subsidi (ke PLN), ancamannya besok akan ada pemadaman. Sedangkan bila (pemerintah) terlambat membayar (subsidi) ke Pertamina, besoknya akan banyak antrian dimana-mana," katanya. Sementara itu Ketua Umum AKLI Adang Surahman mengatakan bahwa substansi munas kali ini adalah laporan pertanggungjawaban pengurus AKLI periode 2003-2007, sekaligus pemilihan pengurus baru, serta penyusunan program kerja untuk periode berikutnya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
