Badan Pertimbangan Kepegawaian jatuhkan sanksi pemberhentian 42 PNS

Jakarta (ANTARA) - Sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (PDHTAPS) terhadap 42 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari kementerian dan lembaga pemerintah yang melakukan pelanggaran disiplin.

Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua BAPEK yang juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa, demikian dikutip dari laman Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.

"Sebagian besar kasus PNS yang diberhentikan karena tidak masuk kerja," kata Menteri Syafruddin.

Dari keseluruhan, sebanyak 32 PNS dikenakan hukuman disiplin disebabkan tidak masuk kerja lebih dari 46 hari.

Sementara itu, BAPEK dalam kesempatan tersebut menggelar sidang terhadap 46 PNS. Selain 42 orang yang dijatuhkan sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (PDHTAPS), juga diputuskan dua PNS mendapat sanksi penurunan pangkat selama tiga tahun.

Seorang PNS mendapatkan sanksi dipindahkan dalam rangka penurunan jabatan dan seorang PNS dibatalkan dengan peninjauan kembali.

Dalam sidang tersebut, kasus yang ditemui mulai dari tidak masuk kerja dan perzinaan. Selain itu, terdapat juga kasus menikah lagi tanpa izin, hidup bersama, dan PNS wanita menjadi istri kedua. Kasus penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang juga dibahas dalam sidang itu.

Sidang tersebut dihadiri oleh Sekretaris BAPEK yang juga Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, pejabat dari Kejaksaan Agung RI, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Hukum dan HAM, pengurus Korpri, serta BKN.