Ribuan hektare menjadi target pemulihan DAS Barito yang kritis

Program pemulihan lahan kritis DAS Barito tersebut, salah satu implementasi program Revolusi Hijau

Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan akan kembali merehabilitasi atau memulihkan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito yang kritis seluas 8.300 hektare di lima kabupaten daerah itu melalui Gerakan Nasional Pemulihan DAS Berbasis Bisnis.

Untuk mewujudkan program tersebut, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor diwakili Sekda Povinsi Kalsel, Abdul Haris Makkie, membuka Lokakarya Gerakan Nasional (Gernas) Pemulihan DAS Berbasis Bisnis provinsi itu di Banjarmasin, Selasa.

Menurut Sekda, melalui lokakarya tersebut, diharapkan seluruh program penanganan lahan kritis, bisa berjalan maksimal dan tepat sasaran.

"Salah satu program Gubernur Kalsel, juga telah mendapatkan apresiasi cukup luas dari berbagai kalangan adalah program Revolusi Hijau, dan program pemulihan lahan kritis DAS Barito tersebut, salah satu implementasi program Revolusi Hijau," katanya.

Kepala Dinas Kehutanan Kalalimantan selatan Dr Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, berdasarkan data Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTK-RHL) DAS 2014, sasaran prioritas pertama kegiatan RHL pada DAS Barito seIuas 741.519 hektare.

Sedangkan untuk prioritas kedua adalah seluas 1.789.963 hektare yang tersebar di beberapa kabupaten di Kalsel.

Pada 2019 ini, tambah Hanif, Satuan Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito (BPDASHL Barito) menargetkan penanaman RHL dalam rangka pemulihan DAS tersebut seluas 8.300 hektare.

Jumlah tersebut, merupakan bagian dari target pemulihan lahan kritis secara nasional seluas 206.000 hektare, yang dilaksanakan pada lima KPH di Kalimantan Selatan.

Pola pelaksanaan rehabilitasi hutan melalui pola intensif dan pola agroforestri dengan rincian pola intensif 1.100 batang/ha untuk lahan seluas 1.248 ha.

Sedangkan pola intensif sebanyak 625 batang/ha untuk lahan seluas 6.175 ha dan pola agroforestri seluas 877 ha.

Adapun pelaksana RHL tersebut melalui tender kontrak tahun jamak/multiyears mulai 2019 hingga 2021.

Kegiatan pemulihan tersebut dilaksanakan di lima lokasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) meliputi KPH Balangan, KPH Hulu Sungai, KPH Kayutangi, KPH Tanah Laut dan KPH Pulau Laut Sebuku.

Beragam jenis yang dirancang untuk ditanam terdiri dari jenis kayu kayuan, buah-buahan dan tanaman sela seperti meranti, keruing, sengon, karet, kayu kuku, beringin, pulai, jabon, kayu manis, kayu putih, bambu, jengkol, durian, kemiri, aren, cempedak, langsat, mangga, nangka, pampakin, petai, rambutan, kopi dan rotan.

Menurut Hanif, Gerakan Nasional Pemulihan DAS melalui RHL merupakan program strategis nasional,untuk menanggulangi degradasi sumber daya hutan dan lahan kritis serta memperkokoh ketahanan pangan dan menggerakkan perekonomian masyarakat.

Kegiatan RHL, katanya, menjadi bagian dari pengelolaan hutan dan menjadi satu-satunya kegiatan yang dilakukan untuk merestorasi kawasan hutan yang sudah rusak.

Ia menambahkan upaya penanganan pemulihan kerusakan hutan dan lahan di wilayah kerja BPDASHL Barito telah dilakukan sejak 1990-an hingga saat ini.

Pemerintah daerah melalui Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, termasuk di dalamnya KPHP maupun KPHL, berupaya memperbaiki lingkungan seperti penanggulangan bencana alam banjir, tanah longsor, dan kekeringan secara terpadu, transparan dan partisipatif.

Sehingga, kata dia, sumber daya hutan dan lahan dapat difungsikan secara optimal untuk menjamin keseimbangan lingkungan, tata air DAS serta memberikan manfaat sosial ekonomi (bisnis) yang nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan.

Lokakarya itu di antaranya diikuti Asosiasi Pengusaha Kehutanan Indonesia (APKINDO), para pakar bisnis, akademisi, pelaku bisnis kemiri, jengkol dan kopi, serta jajaran Dinas Kehutanan 13 kabupaten/kota serta provinsi.