Jakarta (ANTARA News) - Duta Besar (Dubes) Serbia untuk Indonesia, Zoran Kazazovic, berharap bahwa Pemerintah Indonesia memberikan dukungan kepada wilayah negaranya untuk mempertahankan integritas wilayah dan kedaulatannya. Hal itu dikemukakan Kazazovic ketika ditemui ANTARA News di sela-sela acara peringatan hari kemerdekaan negerinya di Jakarta, Jumat malam, terkait dengan rencana Kosovo memerdekakan diri pada pekan mendatang. Menurut Kazazovic, rencana Kosovo mengumumkan kemerdekaan itu dapat dipandang sebagai tindakan melanggar hukum dan tidak berlaku. Pandangan itu mendapat dukungan dari Rusia, yang memunyai hak veto di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pemerintah Serbia, menurut dia, akan melakukan segala upaya, baik secara politik ataupun diplomasi, untuk menyelesaikan perbedaan pendapat itu. Saat ditanya mengenai kemungkinan menggunakan cara militer guna menyelesaikan permasalahan itu, Kazazovic mengatakan bahwa Pemerintah Serbia tidak akan menggunakan kekuatan tentara. Ia mengatakan pula, Pemerintah Serbia akan memaksimalkan peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa guna menyelesaikan permasalahan itu. Serbia dengan didukung Rusia pekan ini meminta Dewan Keamanan menyelenggarakan sidang darurat untuk membahas usaha Kosovo memerdekakan diri. Pada kesempatan itu, ia juga menegaskan bahwa masalah Kosovo semata-mata terkait dengan masalah suku, bukan agama. Kazazovic juga menggarisbawahi hubungan baik antara pemerintah Serbia dan Indonesia, yang telah terjalin lama di segala bidang. Sementara itu, dalam sidang darurat Dewan Keamanan, Serbia meminta anggota badan dunia itu, termasuk Indonesia, menolak pernyataan kemerdekaan Kosovo, yang diperkirakan dilakukan dalam 2-3 hari mendatang. Permintaan agar Dewan Keamanan tidak menerima kemerdekaan Kosovo tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Serbia Vuk Jeremic dalam sidang badan dunia itu di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Kamis waktu setempat. Di tengah suara 15 anggota Dewan Keamanan, yang saat ini terpecah, Indonesia sebagai salah satu anggotanya belum menunjukkan sikap jika Kosovo memerdekakan diri, menolak atau menerima kemerdekaan itu. Dengan berseberangan dengan Rusia, Amerika Serikat serta negara Eropa di Dewan Keamanan, terutama Inggris dan Prancis, bersikap mendukung kemerdekaan Kosovo. Wakil Tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Marty Natalegawa belum mengungkapkan sikap Indonesia terhadap kemungkinan pernyataan kemerdekaan oleh Kosovo. Namun, di tengah keterpecahan suara anggota Dewan Keamanan menyangkut Kosovo, Marty menyatakan Indonesia masih tetap yakin bahwa badan dunia itu berusaha kuat agar masalah Kosovo diselesaikan secara damai. "Bagaimanpun, pada intinya, semua negara anggota Dewan Keamanan tidak ingin ada lagi konflik di Balkan," katanya. Secara hukum, Kosovo --yang sebagian besar penduduknya suku Albania dan sebagian kecil suku Serbia-- masih menjadi bagian dari Serbia, namun sejak 1999, Kosovo dikelola pemerintahan di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang juga melibatkan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2008
