Sapma Pemuda Pancasila siap kawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Sapma PP siap mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf untuk lima tahun ke depan sesuai ideologi Pancasila dan siap menjaga keutuhan NKRI

Jakarta (ANTARA) - Satuan siswa, pelajar dan mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila siap mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam lima tahun ke depan, 2019-2024 agar kebijakannya sesuai dengan ideologi Pancasila.

"Sapma PP siap mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf untuk lima tahun ke depan sesuai ideologi Pancasila dan siap menjaga keutuhan NKRI," kata Ketua Umum Sapma PP, Yedidiah Soerjosoemarno, di Jakarta, Selasa.

Yedi mengaku bersyukur pelaksanaan Pemilu 2019, baik Pilpres maupun Pileg berlangsung dengan aman dan lancar.

"Kami mengapresiasi atas kinerja KPU, Bawaslu beserta perangkat penyelenggara Pemilu dan juga para peserta pemilu 2019 atas proses Pemilu yang damai," ujarnya.

Sapma PP juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Jokowi-Ma'ruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih untuk periode 2019-2024.

"Semoga presiden dan wapres terpilih bisa memajukan Indonesia ke depan lebih baik lagi," ucapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Pemuda Pancasila (PP), Arif Rahman berharap proses rekonsiliasi politik yang berjalan intensif usai penetapan presiden dan wakil presiden terpilih tidak sampai menghilangkan kubu oposisi sebagai penyeimbang pemerintahan.

"Masalah koalisi sudah berjalan baik, rekonsiliasi harus ada pedoman, bukan hanya bagi-bagi jatah kekuasaan. Sejatinya negara demokrasi ada oposisi sebagai penyeimbang," kata Arif, dalam acara kunjungan Menteri Pertahanan RI Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu ke Sekretariat Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, di Jalan Pejaten Barat Nomor 30, Jakarta Barat, Senin (1/7).

Menurut dia, kubu oposisi dalam negara demokrasi seperti Indonesia perlu tetap ada dalam upaya kritik serta mengawasi kebijakan penguasa.

Negara demokrasi, kata Arif, memiliki kecenderungan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang perlu diawasi oleh oposisi dan masyarakat umum. "Kekuasaan cenderung korupsi tanpa ada pengawasan. Jangan kita kembali pada zaman Orde Baru," katanya, berharap.

Pihaknya akan ikut serta dalam upaya merekatkan kembali persatuan Indonesia usai perhelatan pilpres melalui serangkaian program kerja yang kini tengah digagas bersama instansi terkait.