Empat putra NTB diusulkan ikuti seleksi pimpinan KPK

Mataram (ANTARA) - Empat putra Nusa Tenggara Barat diusulkan mengikuti seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Koordinator Jaringan Peradilan Bersih (Jepred) NTB Amri Nuryadin di Mataram, Senin, mengatakan empat nama yang diusulkan mengikuti seleksi pimpinan KPK ini muncul atas dasar aspirasi masyarakat agar ada perwakilan dari NTB yang menjadi pimpinan KPK.

"Kami mengusulkan empat orang dari NTB agar bisa maju sebagai salah satu pimpinan KPK," ujarnya.

Baca juga: Pansel tak ingin kecolongan capim KPK yang terjerat kasus hukum

Baca juga: Pansel: 93 orang sudah daftar sebagai capim KPK

Amri menjelaskan, empat putra terbaik NTB yang diusulkan mengikuti seleksi pimpinan KPK tersebut, memiliki kompetensi, kapasitas dan pengalaman yang tidak perlu diragukan lagi, baik dari sisi keilmuan serta pengalaman memimpin serta jauh dari praktik-praktik korupsi.

Bahkan, dari lima kriteria calon pimpinan KPK yang dibuat panitia seleksi (pansel), pihaknya melihat empat putra NTB tersebut tidak pernah terkait hal tersebut.

Kriteria calon pimpinan KPK yang dibuat panitia seleksi KPK, yakni tidak memiliki rekam jejak buruk baik langsung-maupun tidak langsung terlibat dalam kasus tipikor. Tidak pernah tersangkut kasus pelanggaran etika profesi dalam lembaga tempat bekerja.

Selanjutnya, memiliki konsep baru dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kemudian, Memiliki pengalaman dalam bekerja sama dengan lembaga negara dan lembaga sosial. Tidak berafiliasi dengan partai politik dan lembaga swasta serta tidak terlibat dalam gerakan radikalisme.

"Atas dasar kriteria itu, kami mengusulkan figur-figur yang kompeten dan layak untuk memimpin lembaga KPK yang berasal dari NTB," tegas Amri.

Baca juga: Wadah Pegawai akan bertemu dengan pansel capim KPK

Ia menyebutkan, nama-nama yang diusulkan tersebut di antaranya Adhar Hakim SH, MH yang saat ini menjabat Kepala Ombudsman Perwakilan NTB. Selanjutnya, dosen filsafat di Universitas Mataram (Unram) Dr Widodo Dwi Putro, SH, M.Hum.

Kemudian, dosen hukum acara Fakultas Hukum Universitas Mataram Hotibul Islam SH, M.Hum dan Dwi Sudarsono, SH yang merupakan aktivis FKMM di era 1990-an dan Direktur Samanta yang banyak memberikan advokasi hutan dan sumber daya dlam di NTB.

"Mudah-mudahan ini jadi bagian awal bahwa banyak orang NTB layak menjadi pimpinan KPK," katanya.

Baca juga: Pansel capim KPK temui BNPT cegah kandidat radikal

Baca juga: Wakabareskrim Polri masuk bursa Capim KPK