Jenewa (ANTARA News) - Pemerintah 15 negara telah mengajukan calon untuk mengambilalih kepemimpinan badan paten PBB WIPO akhir tahun ini, yang dijabat warga Sudan, Kamal Indris, yang akan mengakhiri tugas, kata WIPO. Dalam satu pernyataan, badan itu mengatakan komite koordinasi 83 negaranya akan memutuskan Mei, yang mana calon dari ke15 pemerintah itu yang akan direkomendasikan ke pertemuan tahunan Majelis Umum WIPO, yang akan bertemu di Jenewa September. "Siapa pun yang akan mendapatkan jabatan itu, akan ada banyak pertempuran politik antara negara maju dan negara berkembang, yang akan menambah kegetiran karena masalah Idris," kata satu utusan Jenewa yang minta tidak disebutkan namanya. Idris, yang telah memimpin WIPO, Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia, sejak 1997, akan menyerahkan jabatannya satu tahun sebelum masa jabatan enam tahun keduanya berakhir menyusul kehebohan soal apakah ia telah salah melaporkan usianya yang sebenarnya ketika ia pertama masuk badan itu. Keributan itu -- yang mana AS dan negara Eropa mengantri menentang negara Afrika dan Muslim yang mendukung Idris dan berdalih ia tidak melakukan kesalahan -- telah menyebabkan anggarannya tahun 2008-09 diblokir pada sidang tahun lalu. Di antara 15 calon yang muncul dari proses tiga bulan yang berakhir Rabu adalah beberapa yang bekerja pada WIPO, yang memainkan peran besar dalam mengatur cap/merk dagang global dan perjanjian paten, dan beberapa diplomat senior. Pemimpin WIPO termasuk Francis Gurry dari Australia, bekas pengacara umum dan wakil direktur jenderal yang memimpin urusan paten dan arsitek sistem Internetnya yang diperselisihkan, serta wakil dirjen untuk urusan umum, Philippe Petit dari Perancis. Sejumlah orang luar organisasi itu mencakup Jorge Amigo, direktur Institut Hak Kekayaan Industri Meksiko, Duta Besar Pakistan untuk PBB di Jenewa Masood Khan, dan Enrique Manlo dari Filipina, bekas ketua Majelis Umum WIPO. Negara lainnya yang mengajukan calon adalah Polandia, Bangladesh, Brazil, Macedonia, Italia, Kenya, Slovenia, Rusia -- yang mengusulkan pemimpin jasa hak kekayaan intelektualnya Boris Simonov --, Jepang dan Honduras, demikian dilaporan Reuters.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2008