Kebijakan luar negeri Indonesia diproyeksikan sebagai kontinuitas

Depok (ANTARA) - Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia Shofwan Al Banna Choirruzad memproyeksikan kebijakan luar negeri Indonesia pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kontinuitas dari periode sebelumnya.

Shofwan menyebut periode pertama pemerintahan Jokowi merupakan masa penyesuaian dan waktu untuk saling mengenal antara kepala pemerintahan dengan para birokrat yang menjalankan kebijakan luar negeri tersebut.

"Kemarin trial and error (coba dan salah) dan saling berkenalan, sekarang sudah selesai harusnya bisa berjalan lebih optimal," kata dia ketika ditemui Antara di Depok, Senin.

Selama periode 2014-2019 lalu, menurut Shofwan, masih banyak konsep kebijakan luar negeri yang belum dieksekusi dengan optimal.

Misalnya saja, dia mengambil contoh, pada aspek diplomasi ekonomi yang mana secara konsep Indonesia ingin membuka pasar-pasar baru, namun nyatanya masih setia dengan pasar-pasar tradisional seperti Amerika Serikat, negara-negara Asia Timur, serta Eropa.

Sementara itu Indonesia dinilai masih mencari-cari peluang untuk melakukan perdagangan secara optimal di pasar kawasan Afrika yang besar dan disebut-sebut sebagai target pasar baru tersebut.

Maka dari itu, periode lanjutan mendatang dinilai sebagai waktu yang tepat untuk meneruskan konsep-konsep yang sudah diangkat sebelumnya dengan cara menjalankan secara lebih optimal.

"Saya kira di periode kedua ini bagaimana menggenjot yang sudah coba dilakukan," tambah Shofwan.

Mengenai kemungkinan kontinuitas kebijakan luar negeri pemerintahan periode kedua Jokowi, Shofwan menilai hal itu akan turut membantu negara-negara lain dalam melakukan interaksi dengan Indonesia.

"Mereka sudah mengetahui siapa Jokowi, apa yang sudah dilakukan, dan apa yang diinginkannya," tambah dia.

Kontinuitas kebijakan luar negeri yang kemungkinan akan diterapkan oleh Jokowi untuk periode 2019-2014 itu juga dianggap tidak akan memberikan pengaruh besar terhadap aspek-aspek baru yang bisa saja diangkat Indonesia.

"Kalau kita lihat draft kebijakan kampanye kebanyakan pesannya adalah melanjutkan apa yang sudah dilakukan, dengan beberapa penekanan baru... Tapi secara keseluruhan, saya kira tidak banyak perubahan," ujar dia.