PWYP dorong Indonesia tekan penggunaan energi fosil

Komitmen yang diambil dalam forum G20 ternyata dalam proses implementasi di level negara masih banyak yang tidak memenuhi target kesepakatan Paris.

Jakarta (ANTARA) - Manajer program Publish What You Pay (PWYP) Meliana Lumbantoruan mendorong pemerintah Indonesia untuk menekan penggunaan energi fosil seperti batu bara sesuai dengan kesepakatan Paris.

"Indonesia justru menghadapi tantangan kesepakatan Paris, seharusnya sudah mulai mengurangi penggunaan energi fosil dalam industri nasional," kata dia di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan saat ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) masih menggunakan batu bara sebagai bahan bakar ditambah produksinya selalu digenjot hingga 500 juta ton per tahun.

Angka tersebut, kata dia, selalu berada di atas target rencana umum energi nasional (RUEN) yaitu sebesar 400 juta ton per tahun, yang dikhawatirkan kontraproduktif dengan upaya pencapaian komitmen Paris.

Hal tersebut menunjukkan komitmen yang diambil dalam forum G20 ternyata dalam proses implementasi di level negara masih banyak yang tidak memenuhi target kesepakatan Paris.

Oleh karena itu, lanjut dia, penting juga menyusun sanksi bagi negara yang tidak atau belum sama sekali menjalankan komitmen nasionalnya

Ia menjelaskan negara-negara G20 mempunyai tanggung jawab dan peran besar untuk memimpin aksi global dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Karena, selain penyumbang 85 persen Gross Domestic Product (GDP) dunia, juga sebagai penyumbang 83 persen emisi gas rumah kaca.

"Ini membutuhkan komitmen semua negara yang tergabung di G20 termasuk Indonesia," ujar dia.

Pada 28 dan 29 Juni, Jepang menjadi tuan rumah KTT G20 yang dihadiri oleh ke-20 anggota dan 17 tamu undangan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pihaknya akan mengangkat inovasi ekonomi digital dalam KTT G20 di Osaka, Jepang.

"Saya akan berangkat dengan Bu Iriana untuk menghadiri KTT G20 di Osaka. Saya akan bicara mengenai dua hal, pertama berkaitan dengan inovasi digital ekonomi dan bagaimana mengatasi kesenjangan," kata Presiden Joko Widodo.
Baca juga: Inggris diminta hentikan bantuan buat proyek bahan bakar fosil