Berharap AS-China tekan risiko perang dagang di perekonomian global

Semua sepakat perlu upaya mengurangi ketegangan perdagangan internasional, namun belum ada kesepakatan bagaimana caranya

Jakarta (ANTARA) - Para pemimpin G20 telah menyepakati perlunya negara negara anggota mempelopori pertumbuhan ekonomi global yang kuat dengan menetapkan dan melaksanakan kebijakan perdagangan yang bebas, adil dan tidak diskriminatif.

Kesepakatan itu memberi harapan meredanya perang dagang Amerika Serikat dan China yang menjadi salah satu penyebab melemahnya pertumbuhan ekonomi global.

Berbicara setelah memimpin KTT G20 di Osaka, Jepang, Sabtu(29/6), Perdana Menteri Jepang Shinso Abe menyebutkan para pemimpin Kelompok 20 (G20) menegaskan perlunya kebijakan perdagangan yang bebas, adil dan tidak diskriminatif itu.

Abe juga menuturkan bahwa para pemimpin juga menemukan landasan bersama tentang perubahan iklim meskipun terdapat "perbedaan besar" dalam pandangan di antara para anggota.

"Ekonomi global terus menghadapi risiko penurunan lantaran ketegangan perdagangan masih terus berlanjut," kata Abe saat konferensi pers.

Menurut dia, pemimpin G20 sepakat mengenai perlunya negara-negara anggota memelopori pertumbuhan ekonomi global yang kuat sambil bersiap mengambil tindakan lebih lanjut jika diperlukan.

Abe juga mengatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping bahwa sangat penting untuk terlibat dalam diskusi konstruktif yang bertujuan menyelesaikan ketegangan perdagangan mereka.

Indonesia sendiri berharap kesempatan pertemuan dua pemimpin kekuatan ekonomi dunia itu dapat menghasilkan kesepakatan yang berdampak positif bagi perekonomian global termasuk Indonesia.

Presiden Joko Widodo berharap pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping, termasuk pertemuan bilateral di KTT G20 menghasilkan langkah terobosan yang menguntungkan perekonomian global.

"Presiden berharap, mudah-mudahan pertemuan besok ada jalan keluar, ada langkah terobosan yang signifikan," kata Menlu Retno Marsudi, ketika menjelaskan hasil KTT G20 hari pertama, di Osaka Jepang, Jumat (28/6).

Menlu menyebutkan harapan itu sempat disampaikan Presiden Jokowi ketika melakukan pertemuan bilateral Indonesia dan China di sela KTT G20.

Persoalan mengenai isu perang dagang antara AS dan China tersebut juga menjadi salah satu isu yang dibicarakan antara Presiden Joko Widodo dengan jajaran kabinetnya dalam rapat terbatas yang digelar sebelum pelaksanaan KTT G20 di Osaka.

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa semua pihak sepakat untuk mengakhiri perang dagang, namun hingga saat ini belum ada kesepakatan bagaimana caranya.

"Semua sepakat perlu upaya mengurangi ketegangan perdagangan internasional, namun belum ada kesepakatan bagaimana caranya," katanya.

Ia menjelaskan perlunya upaya mengurangi ketegangan perdagangan internasional dibahas dalam sesi pertama KTT G20. Masalah ekonomi global, perdagangan dan investasimerupakan isu yang paling mengemuka dalam pertemuan G20 di Osaka Jepang.

Menkeu menyebutkan bahwa proyeksi pertumbuham ekonomi global pada 2019 menjadi lebih rendah karena risiko-risiko yang sifatnya negatif telah terjadi yaitu eskalasi dari ketegangan perdagangan terutama antara AS dan China.

"Namun sebetulnya secara menyeluruh penyebabnya adalah munculnya sikap proteksionisme," katanya.

Menurut Menkeu, Direkrur Pelaksana IMF Christine Lagarde menyampaikan dengan risiko ketegangan perang dagang itu, pertumbuhan ekonomi dunia akan turun 0,5 persen.

Dengan demikian tahun 2019 ini yang diprediksi 3,5 persen dan diharapkan bisa naik menjadi 3,6 persen, namun kalau perang dagang terus berjalan maka pertumbuhan hanya akan mencapai 3,1 persen.

Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, 0,5 persen dari GDP dunia itu lebih besar dari satu ekonomi seperti Afrika Selatan sehingga risikonya sangat besar.

Ia menyebutkan dari pernyataan para pimpinan sepeti Presiden AS Donald Trump, Presiden China Xi Jinping dan beberapa pimpinan mengenai situasi saat ini, masih ada jarak terutama antara Trump dengan pimpinan lain.

Dalam pernyataan pembukaannya di KTT G20 Osaka, Trump menyampaikan bahwa mereka menginginkan adanya perdagangan yang adil, dan adanya resiprokal yang saling berlaku adil.

Trump juga menyampaikan pentingnya memunculkan "level playing field" dan tidak ada kebijakan yang tidak "fair". Dalam hal ini muncul istilah "predatory nation" yang bisa memanfaatkan perekonomian AS.

"Ini menggambarkan bahwa dalam konsep Trump masih ada negara-negara yang dianggap melakukan praktik-praktik yang merugikan AS. Oleh karena itu Trump mengajak kita menghapuskan berbagai macam distorsi itu untuk bisa menciptakan kesejahteraan bersama," kata Sri Mulyani.

Di sisi lain Presiden China Xi Jinping mengatakan bahwa situasi saat ini adalah karena kebijakan yang dibuat oleh suatu negara, sehingga keinginan menciptakan kondisi "win-win solution" adalah fungsi dari keinginan untuk memperbaiki atau menciptakan solusi itu sendiri.

Menurut Sri Mulyani, dari semua yang menyampaikan pendapat pada KTT G20 Osaka, semua menginginkan reformasi di WTO, mungkin penekanannya berbeda, tapi yang paling penting adalah reformasi di WTO, terutama mengenai mekanisme menangani "dispute" atau sengketa, menangani masalah multilateral yang sifatnya mendistorsi, dan bagaimana penyelesaian perbedaan praktik perdagangan yang adil.

"Kalau dilihat dari pertemuan ini, hampir semua sepakat kita perlu melakukan reformasi, perlu upaya mengurangi ketegangan perdagangan internasional, namun belum ada kesepakatan bagaimana caranya," katanya.

Ekonomi Digital

Selain memberi perhatian kepada masalah ekonomi global, Indonesia juga menyampaikan usulan inovasi pengembangan ekonomi digital dalam KTT G20 Osaka, Jepang. Presiden Jokowi menyampaikan inisiatif Indonesia atas usulan "Inclusive Digital Economy Accelerator Hub" atau IDEA Hub dalam KTT itu.

Indonesia memberikan perhatian lebih atas isu inklusivitas dalam ekonomi digital dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT G20 di Osaka, Jepang itu.

Indonesia mengonsepkan IDEA Hub sebagai sebuah wadah global bagi para pelaku bisnis digital, utamanya yang berstatus Unicorn, untuk mengkurasi ide serta berbagi pengalaman yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah, swasta maupun UMKM.

Usulan IDEA Hub ini dicetuskan untuk mengurangi angka kesenjangan sosial dan ekonomi antarnegara. "IDEA Hub pada dasarnya merupakan tempat mengurasi, mengelola, dan berbagi pengalaman model bisnis digital para Unicorn anggota G20," ujar Presiden Jokowi dalam sesi KTT G20 yang membahas soal ekonomi digital dan kecerdasan buatan.

Pembelajaran terhadap model bisnis digital dalam IDEA Hub tersebut mencakup tiga area informasi, yakni "sharing economy", "workfoce digitalization" dan "financial inclusion".

Ketiga area informasi itulah yang diharapkan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi antarnegara dan mempercepat ekonomi inklusif secara global.

Isu inklusivitas inilah yang mendorong Indonesia menyelenggarakan "The 1st World Conference on Creative Economy" di Bali pada November 2018.

Di samping itu, Presiden Joko Widodo juga memandang perlunya mempersiapkan masyarakat ekonomi digital yang mampu memanfaatkan perkembangan ekonomi digital yang tengah berkembang. Menurutnya, ada tiga pilar utama dalam upaya mempersiapkan masyarakat ekonomi digital itu.

Pertama, peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia. Kedua, pembangunan infrastruktur digital penting untuk terus ditingkatkan.

Dalam hal pembangunan infrastruktur digital, Indonesia sedang membangun proyek Palapa Ring yang nantinya akan menyambungkan jaringan infrastruktur digital sepanjang 13.000 kilometer. Jaringan tersebut akan mampu menjangkau 514 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.

Adapun pilar ketiga pembangunan masyarakat ekonomi digital yang disebutkan Presiden ialah perbaikan dan peningkatan iklim investasi dalam mendukung pengembangan ekonomi digital. "Ketiga, ekosistem dan iklim investasi pengembangan ekonomi digital harus terus diperbaiki," tuturnya.

Ia juga mengingatkan bahwa ekonomi digital dan pemerataannya harus mampu menjangkau kepentingan segenap golongan masyarakat sebagaimana prinsip yang ditetapkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)."Saya ingin mengingatkan bahwa ekonomi digital tidak boleh melupakan kepentingan setiap orang. Tidak boleh ada orang yang tertinggal," katanya.

Terkait dengan sistem perpajakan untuk pelaku ekonomi digital, Presiden Jokowi menyatakan akan terus mengikuti kerja sama internasional untuk bisa mendapatkan suatu rezim perpajakan yang adil di era digital.

"Presiden Jokowi dalam pernyataannya juga akan terus mengikuti kerja sama internasional ini untuk bisa mendapatkan suatu rezim perpajakan yang adil di era digital," kata Menkeu Sri Mulyani.

Menkeu mengatakan para Menkeu G20 berharap pada 2020 sudah ada kesepakatan mengenai bagaimana perpajakan untuk ekonomi digital khusunys e-commerce.

"Sekarang ini sudah lebih dari 47 juta akun yang berasal dari luar negeri dan nilainya sekitar 5 triliun euro yang sudah di"disclosse" yang tadinya sangat rahasia," katanya.

Menurut Sri Mulyani, hal itu merupakan bagian dari kemajuan mengenai "automatic exchnage of information". "Bahkan ada negara yang mampu mendapatkan hak perpajakan negara yang hilang karena ada sekresi itu," katanya.