Pelaku usaha harap kepemimpinan Jokowi-Amin tetap peduli UMKM

Kami berharap juga ada blue print UKM Indonesia sampai di daerah, agar pembinaan UKM dapat diurus secara selaras dan berkesinambungan

Manado (ANTARA) - Pelaku Usaha di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berharap agar kepemimpinan Jokowi dan Ma'ruf Amin tetap peduli kepada Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM).

"Pertama kita bersyukur proses Pemilu sudah selesai sampai di MK dengan menetapkan Pak Jokowi-Amin, dan kami menyampaikan selamat untuk pemimpin terpilih bagi bangsa Indonesia. Tentu ada sejuta harapan dari kami rakyat Indonesia buat Presiden dan Wapres terpilih," kata Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulut Bidang UMKM, Ivanry Matu di Manado, Senin.

Ivanry mengatakan khusus dari pelaku UKM berharap bahwa ekonomi di sektor riil tetap bergeliat dengan ditopang kebijakan-kebijakan yang pro UKM.

"Selama ini kami menilai pemerintah Jokowi-JK telah melakukan banyak terobosan bagi UKM dan itu sangat dirasa manfaatnya, seperti pemberlakuan pajak 0,5 persen, penyederhanaan izin-izin lewat online, dan berbagai kebijakan yang patut diapresiasi," ujarnya.

Ke depan, katanya, tentu harapan besar bahwa segala kebijakan bagi UKM itu tetap dilanjutkan dan ditingkatkan.

Saat ini, katanya, ada beragam persoalan di UKM tapi yang utama ada dua hal penting yaitu pertama, SDM dan kedua produk yang masih kalah bersaing terutama “packaging”.

"Untuk masalah SDM kita sangat berharap program inkubator bisnis lebih diseriusi dengan profesional dan terukur, literasi keuangan, vokasional dan pendampingan harus terus digalakkan bagi pelaku wirausaha pemula atau yang sudah lama," katanya.

Era digital saat ini, menurut dia, menjadi sebuah tantangan tetapi juga peluang bagi para wirausaha, karena itu harus diarahkan dengan baik oleh semua pihak.

"Kami berharap juga ada blue print UKM Indonesia sampai di daerah, agar pembinaan UKM dapat diurus secara selaras dan berkesinambungan," jelasnya.

Dia mengatakan karena saat ini banyak sekali lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang mengurus UKM, tapi seolah jadi tumpang tindih karena masing-masing bekerja dengan programnya dan kesannya ego sektoral, karena itu blue print UKM diharapkan dapat menjadi Panduan untuk sinkronisasi program.

Hal yang kedua adalah pengemasan, katanya, kelemahan terutama di daerah adalah soal daya saing, padahal banyak produk berkualitas tapi kalah dalam kemasan, karena itu perlu adanya “rumah kemasan terpadu” yang dibangun di setiap daerah, agar para UKM dapat memanfaatkan itu baik untuk edukasi, mengemas produk UKM sesuai standar yang tinggi.

Tetapi, katanya, harus diingat bahwa pengelolaan rumah kemasan itu harus secara profesional, jangan hanya dibangun dan dibiarkan, tapi Harus melibatkan orang-orang yang kompeten di dalamnya.

"Dengan demikian harapan besar kami bahwa, jika UKM telah memiliki daya saing tentu secara otomatis akan membuat UKM naik kelas dan dampaknya akan memberikan multiplier effect bagi pendapatan UKM itu sendiri," jelasnya.

Dan pasti juga, kata Ivanry, berdampak bagi pertumbuhan perekonomian Daerah dan ekonomi nasional, dengan demikian kesejahteraan seluruh bangsa akan dapat terwujud.