Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Bambang Trisulo mengatakan, pemerintah lebih baik tidak melakukan pembatasan penggunaan bahan bakar bersubsidi tetapi justru mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) secara bertahap. "Apapun itu kebijakannya, jika yang dilakukan adalah pembatasan penggunaan BBM maka akan memberikan kesan negatif di mata asing. Lebih baik dinaikan saja 10 persen, jangan langsung 100 persen," kata Bambang, di Jakarta, Rabu. Dia mengatakan, pembatasan yang akan dilakukan harus dipastikan tidak memiliki aspek sampingan baru bisa diterapkan. Dia menilai pembatasan penggunaan bahan bakar bersubsidi dan memaksa sebagian orang menggunakan bahan bakar beroktan lebih tinggi akan membuat shock aktivitas, dan tetap berekses pada inflasi. "Tidak semua pedagang yang menggunakan alat transportasi niaga, bahkan selama ini banyak yang menggunakan mobil pribadi untuk berdagang. Jika penggunaan dibatasi hanya untuk lima liter saja, maka orang mau tidak mau menggunakan jenis bahan bakar yang beroktan tinggi yang lebih mahal, dan otomatis itu juga akan mempengaruhi harga jual dagangan mereka," katanya. Selain itu, dia mengatakan, pengawasan pelaksanaan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi harus lebih diperketat. Jangan sampai kebijakan tersebut justru membuat angka penyelundupan tinggi, karena bagaimanapun juga jika ada sesuatu yang dibatasi akan ada upaya untuk memperoleh lebih bagaimana pun caranya. Menurut dia, harus ada transparansi berapa produksi bahan bakar untuk industri dan berapa besar produksi untuk kendaraan. Itupun harus diketahui berapa besar konsumsi bahan bakar selama ini, paling tidak harus diketahui berapa jumlah kendaraan saat ini. Dia meyakini inflasi yang akan terjadi jika subsidi BBM dikurangi secara bertahap akan mendapat tentangan dari masyarakat, tetapi diyakini masyarakat dapat melakukan penyesuaian. Penyesuaian juga sudah pernah dilakukan masyarakat saat pemerintah menaikan harga bahan bakar beberapa tahun lalu, dan ternyata dalam satu tahun perekonomian dapat dikendalikan. "Jadi sekarang ini lebih baik menaikkan harga bahan bakar secara perlahan, karena resiko (politik) yang dihadapi akan sama buruknya jika rencana pembatasan penggunaan BBM kacau," ujar dia. Dia menyarankan agar pemerintah benar-benar membicarakan masalah pembatasan BBM bersubsidi tersebut secara baik-baik dengan DPR dan stakeholder lainnya, termasuk juga Gaikindo yang hanya satu kali diajak berdiskusi. Jika ternyata rencana pembatasan penggunaan bahan bakar menjadi kacau, tentu secara politis pemerintah juga akan mendapat kecaman yang sama dari DPR. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008
