Semarang (ANTARA) - Praktisi hukum Yosep Parera berharap Presiden Terpilih Joko Widodo tidak mengisi posisi jaksa agung dalam pemerintahannya lima tahun ke depan dari kalangan partai politik.
"Jaksa agung jangan dari parpol serta bukan publik figur yang sering tampil di media massa," kata Yosep di Semarang, Minggu.
Menurut dia, salah satu faktor penting bidang hukum dalam pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin nantinya, yakni memilih Kepala Kepolisian RI dan jaksa agung.
Baca juga: Lipsus - Menanti peran wapres bukan hanya pembantu di Kabinet Kerja II
Baca juga: Menakar kabinet jilid II Jokowi
Jaksa, lanjut dia, memiliki fungsi mengoreksi kinerja Kepolisian dalam penegakan hukum.
Karena itu, menurut dia, dibutuhkan sosok jaksa agung yang memiliki kemampuan di bidang hukum, namun tetap memiliki empati dan rasa kemanusiaan.
Ia menilai pengisian posisi jaksa agung belum memenuhi aspek penjenjangan yang bagus.
Baca juga: Pengamat prediksi penyusunan kabinet terapkan pendekatan pragmatis
Baca juga: BPN tegaskan pencalonan Sandiaga sebagai menteri kabinet Jokowi hoaks
Menurut dia, sosok pengisi jabatan jaksa agung bisa diambil dari kalangan profesional yang memiliki pengalaman dan praktik lapangan.
"Tidak harus dari akademisi, bisa dari praktisi seperti jaksa muda yang memiliki kemampuan atau advokat," kata Ketua Peradi Semarang ini.
Ia mengungkapkan masih banyak sosok muda dengan kemampuan memadai untuk menduduki posisi tersebut.
Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019
