Jakarta (ANTARA NEws) - Federasi Serikat Pekerja (PSP) BUMN Bersatu meminta pemerintah agar mengkaji ulang rencana rekstrukturisasi PT PLN untuk dipikir ulang karena rekstrukturisasi akan mempunyai dampak yan kurang kondusif terhadap para pekerja PLN saat ini, kata Ketua Presidium FSP BUMN Bersatu Arief Poyuono. "Tidak jarang Rekstruturisasi korporasi menelan korban terjadinya PHK besar besaran, padahal saat ini pemerintah pemerintah berusaha untuk mengurangi tingkat pengangguran," katanya dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Rabu.Arief berpendapat, gerakan penolakan rekstrukturisasi PLN oleh pekerja adalah murni gerakan buruh dalam memperjuangkan kepentingan terhadap ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penurunan kesejahteraan. Karena itu, pemerintah selaku pemegang saham PLN harus dapat mencarai Jalan tengah yang bisa dipahami rakyat tetapi yang juga bisa meyakinkan investor untuk dapat mendukung Proyek proyek listrik yang sedang dijalankan oleh PLN.Menurut Arief, saat ini manajemen PLN tengah bekerja keras untuk mensukseskan program pengadaan listrik 10.000 Megawatt. Ditagetkan pada tahun 2020 kebutuhan listrik seluruh rakyat Indonesia dapat terpenuhi."Saat ini program pengadaan listrik 10.000 Megawatt tersebut menemui cukup banyak kendala terutama terkait masalah pendanaan. Untuk itu diperlukan konsentrasi dan kerja-keras jajaran manajemen PLN dalam mensukseskan program pengadaan listrik 10.000 Megawatt tersebut," katanya.Dalam kondisi seperti ini ada baiknya program restrukturisasi dan reorganisasi PLN dilaksanakan setelah suksesnya proyek pengadaan listrik 10.000 Megawatt. Sebab jika program pengadaan listrik 10.000 Megawatt dilaksankan bersamaan dengan program restrukturisasi dan reorganisasi PLN maka dikhawatirkan kedua program tersebut jutru tidak bisa berjalan dengan optimal. Disisi lain Pemilu yang akan diadakan tahun depan (2009) juga harus diperhatikan. Program sebesar restrukturisasi dan reorganisasi dipastikan akan memerlukan waktu yang tidak sebentar. Program restrukturisasi dan reorganisasi PLN diharapkan tak berantakan karena berubahnya kebijakan pemerintah sebagai pemegang saham setelah Pemilu. "Untuk menghindari resiko terjadinya perubahan kebijakan pemegang saham yang begitu drastis setelah dilaksanakannya Pemilihan Umum, maka program restrukturisasi dan reorganisasi BUMN seperti PLN seharusnya dilakukan pada tahun pertama setelah dilaksanakannya Pemilihan Umum," tambahnya. Arief menyatakan, FSP BUMN Bersatu menyambut baik langkah manajemen PLN dalam mengupayakan pembangunan Sektor kelistrikan sudah pada "track" yang benar dan tepat sehingga Rekstrukturisasi PLN perlu dipikir ulang . "Selain berperan sebagai motor penggerak dan cermin pembangunan ekonomi Indonesia, PLN juga memegang peranan sosial dan politik penting yang penting. Penetapan tarif rendah yang seragam untuk semua konsumen di seluruh pelosok nusantara telah melambangkan komitmen kesetaraan sosial bagi seluruh rakyat oleh karena itu hasil RUPS PLN mengenai Rekstrukturisasi PLN harus dibatalkan dahulu," katanya. Ketika ditanya tentang akan habisnya masa jabatan direksi PLN, Arief mengusulkan sebaiknya calon direksi PLN diambil dari orang dalam PLN yang dinilai mengerti masalah PLN, bahkan direksi PLN yang ada saat ini, masih layak dipertahankan karena kinerjanya bagus dalam pengembangan kelistrikan.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
