Setelah Mantri Patra, Wondama diminta naikan dana heli ke pedalaman

Wasior, Teluk Wondama (ANTARA) - DPRD Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat meminta pemerintah daerah meningkatkan anggaran sewa helikopter untuk memperlancar pelayanan di daerah pedalaman.

"Terutama di Kampung Oya, Distrik Naikere dan beberapa kampung lain yang sama sekali tidak bisa dijangkau melalui perjalanan darat dan laut," kata Wakil Ketua DPRD Teluk Wondama H Arwin di Wasior, Sabtu.

Penambahan anggaran bertujuan untuk meningkatkan frekuensi layanan penerbangan. Sehingga kemungkinan terburuk bisa dikurangi.

Menurutnya, ketersediaan anggaran yang cukup untuk sewa transportasi udara dipandang penting agar peristiwa tragis seperti yang dialami Mantri Patra Kevin Marinnha Jauhari tidak terulang

Mantri Patra meninggal dunia karena sakit saat menjalankan tugas di Kampung Oya pada 18 Juni lalu. Petugas kesehatan tersebut terlambat dievakuasi antara lain karena Pemda kesulitan mencari helikopter. Jenazah almahrum akhirnya bisa dievakuasi setelah 4 hari berpulang.

“Kita punya APBD Rp900 miliar lebih kalau kita alokasikan Rp3 miliar (pertahun) untuk transportasi ke daerah pedalaman saya rasa tidak ada masalah. Kalau Rp3 miliar untuk sewa helikopter saya yakin petugas medis akan tenang. Karena tidak hanya untuk antar jemput tapi bisa untuk memeriksa kondisi mereka maupun masyarakat yang mungkin membutuhkan pertolongan,“ kata dia lagi.

Arwin menyatakan DPRD siap memberi persetujuan anggaran untuk memperkuat program layanan kesehatan untuk daerah terpencil yang telah dijalankan Pemkab Wondama sejak 2017. “Soal anggaran bisa kita bicarakan yang penting bisa untuk membantu masyarakat di sana,“ ucap politisi PDIP ini.

Adapun untuk program pelayanan kesehatan ke daerah terpencil yang menyasar tiga titik di Distrik Naikere yakni Kampung Oya, Undurara dan Inyora, Pemkab Wondama yang bermitra dengan Gereja Kristen Injili (GKI) menjalin kerja sama dengan Yayasan Helivida sebagai penyedia helikopter.

“Untuk biaya penyewaan helikopter Rp220 juta yang ada di Kesra (Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda),“ kata Sekda Teluk Wondama Denny Simbar pada kesempatan terpisah.*