Kapolda Papua Barat: keamanan cukup kondusif usai putusan MK

Hingga hari ini, Polda Papua Barat masih menempatkan personil di Kantor KPU dan Bawaslu setempat. Begitu pula Polres, personilnya masih berjaga di kantor KPU dan Bawaslu daerah masing-masing.

Manokwari (ANTARA) - Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Harry Rudolf Nahak menyatakan, situasi keamanan di seluruh wilayahnya cukup kondusif setelah keputusan sidang Mahkamah Konstitusi.

"Secara umum situasi Kamtibmas di seluruh wilayah Papua Barat cukup kondusif. Aktivitas masyarakat berjalan normal dan tidak ada kejadian menonjol yang terjadi terkait putusan Mahkamah Konstitusi," kata Kapolda di Manokwari, Sabtu.

Kapolda berharap, masyarakat termasuk elit politik di daerah ini semakin dewasa dalam berdemokrasi. Persoalan politik, termasuk terkait perselisihan hasil suara harus diselesaikan dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan.

"Sekarang masyarakat dan elit politik di sini sudah seperti itu. Ada beberapa yang mengajukan gugatan di MK. Mudah-mudahan nanti setelah putusan semua pihak bisa menerima," kata Nahak.

Begitu pula terkait putusan sidang sengketa hasil Pilpres, ia pun berharap semua menghormati putusan MK pada Kamis (27/6). Putusan tersebut dikeluarkan mahkamah setelah melalui proses sidang cukup panjang.

"Masing-masing kubu sudah berusaha mengajukan saksi dan bukti, begitu pula KPU selaku penyelenggara pemilu. Hasilnya sudah dibacakan MK Kamis lalu," kata dia lagi.

Mengantisipasi gangguan keamanan pasca putusan tersebut, Kapolda pun masih menyiagakan personil di setiap daerah, termasuk menyiapkan personil brigade mobil.

Ia pun mengimbau seluruh Kapolres tetap bersiaga. Upaya antisipasi harus dilakukan dengan mengoptimalkan kinerja intelijen.

"Kami yakin Papua Barat Aman. Seperti pelaksanaan Pemilu serentak 17 April lalu di sini cukup aman hingga KPU membacakan hasil rekapitulasi," ujar Nahak lagi.

Hingga hari ini, Polda Papua Barat masih menempatkan personil di Kantor KPU dan Bawaslu setempat. Begitu pula Polres, personilnya masih berjaga di kantor KPU dan Bawaslu daerah masing-masing.

"Kita jaga Papua Barat agar terus aman, sehingga pembangunan berjalan lancar dan masyarakat bisa menuai pembangunan tersebut," kata dia lagi.