Jakarta (ANTARA News) - Mensesneg Hatta Rajasa menegaskan, para menteri yang mewakili Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat interpelasi DPR soal kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) telah mengantongi surat penugasan, sehingga salinan jawaban yang mereka berikan tidak memerlukan tanda tangan Kepala Negara. Hal itu dikemukakan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) di halaman Istana Negara, Jakarta, Selasa, ketika diminta komentarnya mengenai adanya aksi meninggalkan sidang (walk out) sejumlah anggota dewan dalam rapat interpelasi itu, Selasa. Salah satu alasan "walk out" disebutkan karena salinan jawaban pemerintah dianggap bukan dari atau tidak ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Mereka tidak mengerti bahwa ada surat presiden yang sudah memberikan kewenangan," katanya. Menurut Hatta, pada kesempatan sebelumnya pemerintah telah melakukan lobi guna menjelaskan bahwa presiden menugaskan kepada para menteri untuk memberikan penjelasan mengenai kasus itu. "Itu sudah konvensi," jelasnya seraya menambahkan bahwa ia kembali memberikan penjelasan sebelum kemudian Menko Perekonomian dipersilakan untuk membacakan jawaban. Pada Selasa pagi, suasana sidang paripurna DPR RI dengan agenda utama membahas interpelasi kasus BLBI di Gedung DPR / MPR RI, Senayan, berubah ricuh, diwarnai aksi protes serta aksi "walk out" sekitar 20 anggota parlemen. Beberapa anggota DPR RI seperti Yusron Ihza Mahendra (Fraksi Gabungan Bintang Pelopor Demokrasi) dan Suryama (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) kelihatan cukup tegang menghadapi sidang kasus interpelasi BLBI yang diduga telah merugikan keuangan negara senilai ratusan triliun rupiah tersebut. Suryama kepada pers malah berkata bahwa bahan atau materi jawaban pemerintah itu bukanlah yang dibutuhkan dewan. "Ini bukan jawaban dan keterangan dari Presiden, tapi penjelasan Menko Perekonomian Boediono," teriaknya di dalam ruang sidang paripurna DPR RI itu. Rapat paripurna yang sempat dihentikan sementara akibat aksi itu akhirnya dilanjutkan kembali sekitar pukul 13.00 WIB, setelah berlangsungnya lobi antara pimpinan fraksi DPR dengan pemerintah yang diwakili para menteri. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2008
