Politisi PDIP sebut konsekuensi hukum atas pernyataan Prabowo

Jakata (ANTARA) - Politisi PDI Perjuangan Artheria Dahlan menilai konsekuensi hukum pernyataan capres Prabowo Subianto yang menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah menerima hasil pemilu presiden dan menerima kemenangan Joko Widodo.

"Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri maupun Presiden Joko Widodo memiliki hubungan yang sangat baik dengan Pak Prabowo," kata Artheria Dahlan pada diskusi polemik "Peta Politik Pasca-putusan MK" yang diselenggarakan sebuah radio swasta di Jakarta, Sabtu.

Menurut Artehria, pada pemilu presiden 2009, Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto adalah pasangan capres-cawapres, sehingga keduanya pernah melakukan kerja-kerja politik bersama dan saling memahami.

Namun pada pemilu presiden 2019, menurut Artheria, Prabowo memiliki gerbong pendukung yang banyak, bukan hanya partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Adil Makmur, tapi tapi ada juga organisasi dan massa yang membawa kepentingan ideologis lain. "Pak Prabowo sebagai lokomotif dari semua gerbong itu tentunya ingin menjembatani semuanya," katanya.

Anggota Komisi II DPR RI itu menambahkan, dengan gerbong yang banyak, tentunya Prabowo ingin mengamankan semuanya, baik yang berada di serambi depan maupun di serambi belakang.

Sementara itu, politisi Partai Gerindra Hendarsam Marantoko mengatakan, pernyataan Prabowo Subianto yang menyebut menghargai putusan MK bermakna luas, termasuk makna menerima dan mengucapkan selamat.

"Pernyataan Pak Prabowo yang mengatakan menghormati putusan MK, itu hanya pilihan kata. Itu 'style' Pak Prabowo, yang lebih untuk menaungi seluruh pendukungnya," kata Hendarsam.

Menurut dia, dari pernyataan Prabowo tersebut, juga terkandung makna dapat menerima hasil pemilu serta mengucapkan selamat kepada Jokowi sebagai presiden terpilih.

Ketika ditanya, kenapa pada saat Prabowo menyampaikan pernyataan menghormati putusan MK, tidak sekaligus mengucapkan selamat secara eksplisit kepada Jokowi? Hendarsam menegaskan, bahwa gaya Prabowo seperti itu dan tidak bisa dipaksa.

"Jangan memaksa-maksa Pak Prabowo, karena itulah gayanya. Namun tidak perlu khawatir, karena waktunya membangun komunikasi politik hingga pelantikan presiden dan wakil presiden pada Oktober mendatang, masih lama," katanya menegaskan.