"Apalagi koalisi partai pendukung capres-cawapres juga sudah bubar setelah putusan MK (Makkamah Konstitusi," kata Artheria Dahlan pada diskusi polemik "Peta Politik Pasca-putusan MK" yang diselenggarakan sebuah radio swasta di Jakarta, Sabtu.
Menurut Artheria Dahlan, kalau mencermati koalisi partai-partai pendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, tampaknya ada yang kurang selaras.
"Karena ada partai politik yang bersikap santun dan menjaga pernyataannya, tapi ada partai politik yang bersikap seadanya dan kurang menjaga pernyataan," katanya.
Namun, soal partai-partai politik pendukung pemerintah akan bertambah atau tidak, menurut dia, akan diserahkan kepada presiden terpilih Joko Widodo untuk menentukan keputusannya. "Tentunya dengan mempertimbangkan masukan dari partai-partai politik yang mengusung dan mendukung sejak awal," katanya.
Menurut Artheria, Joko Widodo adalah orang yang cerdas, pendengar yang baik, serta dapat mengambil keputusan dengan baik. "Pak Jokowi sudah akan memasuki periode kedua pemerintahannya. Para periode kedua ini, tentunya akan berbuat yang terbaik agar dapat meninggalkan legacy," katanya.
Baca juga: PAN: Seluruh jaringan partai ingin jadi oposisi konstruktif
Baca juga: Akademisi: Gerindra-PKS akan mengambil sikap jadi oposan
Baca juga: Akademisi: Peluang Demokrat dalam koalisi 01 tergantung restu Megawati
Anggota Komisi II DPR RI ini menambahkan, PDI Perjuangan sebagai partai politik juga akan melakukan evaluasi dan pembenahan ke dalam untuk menyesuaikan dengan agenda pemerintah Jokowi periode kedua, sehingga kerja-kerja partai dan kerja pemerintahan akan berjalan lebih efektif.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarif Hasan mengatakan, Partai Demokrat akan terus membangun komunikasi politik dengan partai-parai politik sambil mencermati perkembangan politik ke depan.
Menurut dia, masih cukup waktu untuk membangun komunikasi dengan partai-partai politik lainnya, karena pelantikan anggota DPR RI serta pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih baru akan dilakukan pada Oktober mendatang.
Mantan Menteri Koperasi dan UKM ini menambahkan, Partai Demokrat akan mencermati perkembangan ke depan, apakah ada demand yang menguntungkan bagi partai Demokrat. "Kalau ada tentu ada supplynya," katanya.
Syarif mengisyaratkan, Partai Demokrat akan berkoalisi dengan pemerintah, jika memiliki visi misi dan komitmen yang sama. "Berkoalisi dengan pemerintah tidak harus menempatkan kadernya di kursi menteri kabinet, karena hal itu adalah hak prerogatif presiden. Bagi kami yang lebih utama, apakah pemerintah mau menerima dan menjalankan 14 program prioritas Partai Demokrat," katanya.
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
