Kinerja OPD Mahulu dinlai masih lemah

Ujoh Bilang, Mahulu (ANTARA) - DPRD Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, mengeluarkan enam rekomendasi percepatan pembangunan untuk dijalankan oleh bupati setempat karena capaian kinerja sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dinilai masih lemah.

"Berdasarkan laporan kinerja dan penyerapan anggaran Pemkab Mahulu 2018 yang masih minim, maka DPRD mengeluarkan rekomendasi agar capaian kinerja tahun ini lebih baik dari sebelumnya," ujar Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Mahulu, Tiopilus Hanye di Ujoh Bilang, Sabtu.

Sebelumnya, ketika sidang Paripurna III DPRD Mahulu yang digelar di ruang sidang DPRD setempat, ia mengkritisi kinerja para OPD yang kurang optimal dalam pembangunan, terutama yang menjadi sorotan adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Enam rekomendasi yang dibacakan saat sidang paripurna itu adalah pertama, DPRD minta program pembahasan anggaran harus direncanakan dengan matang yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan, sehingga bupati diminta memacu para OPD untuk dapat meningkatkan kinerja.

Kedua, dalam menyusun rencana kerja dan menjalankan program, OPD diminta melakukan pekerjaan yang hasilnya benar-benar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan, karena dua sektor ini menjadi faktor utama dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia.

Ketiga, DPRD minta bupati melakukan evaluasi kepada OPD yang masih memiliki kinerja rendah dan OPD yang tidak mampu merealisasikan programnya. Hal ini menjadi penekanan karena jika OPD yang berkinerja rendah tapi tidak mendapat teguran, dikhawatirkan kesalahan ini akan terulang.

Keempat, bupati diminta agar program pembangunan yang akan dijalankan terukur sesuai dengan tematik yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), baik tema peningkatan infrastruktur maupun tema pengembangan ekonomi, dan tema lainnya.

Sementara itu, tema pembangunan Mahulu 2020 adalah "Penguatan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik dengan didukung peningkatan tata kelola pemerintahan yang mantap", sehingga setiap program pembangunannya harus mengarah ke tema tersebut.

"Rekomendasi kelima, agar bupati minta Pemprov Kaltim dan Pemerintah Pusat memprioritaskan pembangunan jalan poros dari Kabupaten Kutai Barat ke Kabupaten Mahulu, bahkan hingga ke Provinsi Kalimantan Barat demi membuka keterisolasian daerah. Rekomendasi keenam, agar pelayanan listrik dan air bersih menjadi perhatian," kata Hanye.