DPRD: Butuh perencanaan matang tempatkan tenaga medis di pedalaman

DPRD meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap program pelayanan medis di daerah terpencil dan pedalaman dipercepat agar peristiwa tragis yang dialami Mantri Patra Kevin Marinnha Jauhari tidak terulang kembali.

Wasior, Teluk Wondama (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Teluk Wondama, Papua Barat, menekankan pemerintah daerah perlu melakukan perencanaan secara matang terkait penugasan tenaga kesehatan di daerah pedalaman.

DPRD meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap program pelayanan medis di daerah terpencil dan pedalaman dipercepat agar peristiwa tragis yang dialami Mantri Patra Kevin Marinna Jauhari tidak terulang kembali.

Para wakil rakyat pun menilai masih banyak kelemahan dalam pelaksanaan program tersebut, sebagai akibat dari perencanaan yang tidak matang. Karena itu diperlukan langkah-langkah pembenahan secara menyeluruh.

“Kalau belum ada langkah perbaikan sebaiknya dihentikan dulu sementara, direncanakan dengan baik dan matang dulu," kata Wakil Ketua DPRD Remran Sinadia di Wasior, Jumat (28/6).

Belum lama ini DPRD menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan bupati bersama jajaran terkait kematian Mantri Patra. Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kuro Matani.

Mewakili pihak eksekutif Wakil Bupati Paulus Indubri, Sekda Denny Simbar, Kepala Bappeda Palino Phiter Lambe, jajaran Dinas Kesehatan serta sejumlah kepala OPD lainnya.

Beberapa kelemahan yang mendapat sorotan DPRD terkait belum tersedianya alat komunikasi di lokasi pelayanan. Padahal alat komunikasi merupakan komponen yang sangat vital.

Seperti diketahui, ketiadaan alat komunikasi di Kampung Oya membuat informasi tentang sakitnya Mantri Patra lambat ke bupati, Sehingga upaya pertolonganpun tidak bisa dilakukan dengan segera.

Mantri Patra sakit kurang lebih dalam waktu sepekan, lalu meninggal dunia pada 18 Juni dan jenazahnya baru bisa dievakuasi pada 22 Juni.

“Fasilitas pendukung (alat komunikasi dan lainnya) harus dipersiapkan dulu, kalau tidak nanti tidak ada petugas yang mau tugas lagi di pedalaman," ujar Kuro Matani.

Sarana transportasi pun harus mendapat perhatian serius. DPRD menekankan sebaiknya Pemda membuat kerja sama permanen dengan pemilik helikopter sehingga ada jaminan proses antar jemput petugas bisa dilakukan tepat waktu.

“Sebaiknya langsung dibuat MoU (nota kesepahaman) dengan perusahaan helikopter," lanjut Arwin selaku Wakil Ketua II.

Mengingat kondisi geografis di daerah pedalaman seperti di Kampung Oya yang cukup sulit, DPRD juga menyarankan sebaiknya petugas yang dikirim harus dipastikan mereka yang berbadan sehat dan memiliki fisik yang kuat.

“Harus dipastikan dia benar-benar sehat karena di sana dingin dan kalau tidak ada heli alternatifnya adalah jalan kaki,“ ucap Remran menambahkan.

Wakil Bupati Paulus Indubri mengakui masih terdapat kelemahan dalam program pelayanan kesehatan untuk wilayah terpencil yang telah berjalan sejak 2017. Karena itu pihaknya akan melakukan evaluasi untuk selanjutnya dirumuskan formula yang lebih baik lagi.

“Dalam waktu dekat akan ada rapat khusus untuk merancang bagaimana pola yang tepat untuk kita memberikan pelayanan bagi masyarakat kita di atas (pedalaman Naikere)," ucap Indubri pada kesempatan terpisah.