Kebijakan strategis dibutuhkan Indonesia hadapi perang dagang AS-China

Perekonomian Indonesia harus lebih terbuka, tidak lagi menaruh sentimen terhadap pihak asing yang ingin berinvestasi

Jakarta (ANTARA) - Peneliti ekonomi CSIS (Centre for Strategic and International Studies) Yose Rizal mengatakan Indonesia harus berfokus pada kebijakan strategis untuk tingkatkan pertumbuhan ekonomi pada periode kedua kepemimpinan Joko Widodo terutama di masa perang dagang antara AS dan China.

"Perekonomian Indonesia harus lebih terbuka, tidak lagi menaruh sentimen terhadap pihak asing yang ingin berinvestasi," kata Yose di Jakarta, Jumat.

Yose mencontohkan kebijakan terbuka yang dapat diterapkan dalam ketidakpastian ekonomi global ini adalah lewat relokasi investasi.

Relokasi investasi maksudnya menggantikan posisi China yang berada dalam masa perang dagang dengan AS.

"Negara yang berkembang lainnya seperti Vietnam dan Thailand sudah mengincar posisi itu, namun Indonesia sayangnya belum melirik ke arah sana," katanya.

Menurut dia, Indonesia harus mulai mengubah konsep ekonomi mandiri dan membuka pintu untuk pihak asing berinvestasi.

"Saat ini bukan lagi konsep independensi yang diterapkan dalam ekonomi global, namun interpendensi atau ketergantungan antara satu negara dan negara lainnya," ujarnya.

Selain itu,Yose juga mengatakan kebijakan strategis lainnya adalah menyamakan hak dan kewajiban antara perusahaan swasta dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

"Saat ini terlalu banyak keistimewaan yang didapatkan oleh BUMN, hal ini yang membuat iklim kompetisi antara BUMN dan swasta tidak kondusif," katanya.

Oleh karena itu, hak serta kewajiban antara perusahaan swasta dan BUMN harus disamaratakan agar menciptakan ekonomi nasional yang bersaing secara efektif dan kondusif.