Rekonsiliasi cara mengakhiri polemik pasca putusan MK

Kendari (ANTARA) - Pengamat politik Sulawesi Tenggara Eka Suaib mengatakan, kunci mengakhiri konflik perbedaan pilihan pascaputusan Mahkamah Konstituso (MK) adalah dengan melakukan rekonsiliasi antarkedua pihak dan rekonsiliasi itu harus dibangun secara bersama oleh kedua kubu.

"Kita harapkan ada kesediaan masing-masing untuk ke ruang dialog atau ke ruang komunikasi, untuk saling mengisi dan memadukan potensi-potensi bersama untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi," kata Eka, Jumat di Kendari.

Wakil Dekan II FISIP UHO ini juga mengatakan bahwa bangsa Indobesia adalah bangsa yang besar dan tidak akan cukup memadai jika bangsa Indonesia hanya dikelola oleh satu kelompok kubu saja.

"Rekonsiliasi itu sebenarnya dilaksanakan atas kemauan dari kedua pihak untuk meniadakan atau menghilangkan segala bentuk perbedaan-perbedaan yang ada," jelasnya.

Eka berharap perbedaan politik hendaknya hanya sampai pada saat proses pilpres dan tidak berkelanjutan pascaputusan MK.

"Sebetulnya bahwa perbedaan perbedaan politik adalah hal yang lumrah, tapi ketika kita sudah mendapatkan pemimpin yang telah disahkan melalui suatu meknisme politik dan mekanisme hukum, maka itu adalah pemimpin kita bersama, karena itu adalah jalur konstitusional," katanya.

Eka juga menjelaskan, moto penting dalam membangun politik adalah dengan melakukan rekonsiliasi antarkedua kubu, agar perbedaan politik yang sempat tajam sebelumnya pada saat sebelum pengumuman, bisa dapat di atasi.

"Saya kira perbedaan itu harus segera diakhiri untuk merujuk pada proses proses ataupun merujuk pada bagaimana presiden terpilih dapat mewujudkan janji janji dia pada saat kampanye," lanjutnya.

"Sekarang sudah saatnya Indonesia untuk menata hari depan yang lebih baik, karena ke depan saya kira tantangan Indonesia jauh lebih berat menghadapi perubahan-perubahan secara global, bagaimana mengatasi persalalan-persoalan dalam segala aspek," tambahnya.