Yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi insentif tersebut apakah sudah efektif atau tidakJakarta (ANTARA) - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menilai pemerintahan ke depan tidak perlu lagi memberikan insentif untuk menggaet investor luar agar mau menanamkan modal di Tanah Air.
"Yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi insentif tersebut apakah sudah efektif atau tidak," kata dia, saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Ia menilai pemerintah beberapa tahun terakhir tidak tepat sasaran dalam menerapakan "Tax Holiday" atau bebas pajak yang terlalu besar serta pengurangan pajak ke semua sektor.
Padahal, kata dia, kebijakan itu hanya perlu dilakukan di sektor-sektor prioritas sehingga tidak berdampak pada defisit transaksi neraca perdagangan nasional.
Oleh sebab itu, evaluasi terhadap 13 paket kebijakan yang telah diterapkan Presiden Jokowi pada periode pertama perlu dilakukan sehingga bisa mengukur sejauh mana keberhasilan insentif tersebut.
"Jika sudah dilakukan evaluasi, kita akan mengetahui sejauh mana dampak investasi dari luar atau asing ke perekonomian nasional," kata dia.
Selain itu, ia juga menyarankan agar pemerintah fokus kepada peningkatan sektor pariwisata yang harus dibarengi ketersedian sumber daya manusia dalam mengelolanya.
Karena, kata dia, sumber daya manusia di Indonesia belum sepenuhnya maksimal dalam pengelolaan sektor pariwisata yang baik sehingga bisa membantu perekonomian nasional.
"Selain menghentikan insentif tadi, pemerintah juga perlu fokus pada sektor jasa seperti turisme," katanya.
Apalagi, Indonesia memiliki target 10 Bali baru namun hingga kini belum terealisasi. Menurut dia, jika pemerintah bisa menghentikan pemberian insentif serta fokus pada peningkatan jasa maka defisit neraca perdagangan nasional mampu diatasi.
Baca juga: Menperin: insentif pengurangan pajak 300 persen tunggu teken Jokowi
Baca juga: Dianggap belum menarik, Pemerintah revisi insentif pajak KEK
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2019
