Jakarta (ANTARA News) - Korban lumpur PT Lapindo Brantas Inc di Porong Sidoarjo (Jawa Timur) kembali mendatangi wakil rakyat di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin, menyampaikan aspirasi tuntutan ganti rugi dan kekecewaan mereka terhadap kebijakan penanganan lumpur tersebut. Delegasi korban lumpur dipimpin Bambang Koeswanto dan diterima jajaran Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR RI yang dipimpin Ketua FKB Effendy Choirie. Mereka umumnya berasal dari Desa Siring. Mereka menuntut agar segera direalsiasikan ganti rugi sebesar 80 persen dan menuntut agar Perpres No.12/2007 direvsisi karena luapan lumpur semakin luas hingga merambah daerah yang tidak termasuk diatur dalam Perpres tersebut. FKB DPR RI menyatakan prihatin atas penderitaan korban luapan lumpur dan mendesak pemerintah lebih serius menanganan kasus tersebut. FKB tidak akan berhenti membela kepentingan korban luapan lumpur ini. Sebelumnya, warga Desa Besuki, Sidoarjo, Jatim, terpaksa harus mengungsi ke bekas jalan tol Porong-Gempo setelah rumah mereka diterjang lumpur akibat tanggul penahan lumpur di titik 39 dan 40 jebol, Minggu (10/2) sekitar pukul 19.00 WIB. Seorang warga Desa Besuki, Prayitno, Minggu, mengatakan, sekitar 1.453 kepala keluarga dari Desa Besuki mengungsi di bekas jalan tol meski tanpa ada tenda maupun dukungan logistik yang memadai karena rumah mereka mulai terendam lumpur 1-1,5 meter. Menurut dia, tanggul tersebut jebol sekitar lima meter dan kedalaman enam meter pada pukul 19.00 WIB, sehingga air bercampur lumpur mengalir deras ke Desa Besuki. Tanggul tersebut sebelumnya mengalami over topping. Karena itu, diperkirakan karena hujan serta angin cukup kencang maka perlahan-lahan runtuh dan jebol. Warga yang panik dengan kejadian itu langsung berusaha menyelamatkan diri masing-masing dan mengevakuasi barang-barang berharga yang dimiliki. Barang-barang itu juga diungsikan di bekas jalan tol kilometer 39. Upaya menutup tanggul hingga kini masih terus dilakukan, namun terkendala derasnya arus air bercampur lumpur dari dalam kolam penampungan. Jajaran Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BP BPLS) kini berkonsentrasi mengatasi agar lumpur tidak meluas meskipun daerah itu berada diluar peta daerah terdampak lumpur. "Yang penting sekarang saya konsentrasi bagaimana supaya lumpur tidak meluas. Soal (dalam peta tidak termasuk terdampak lumpur) itu nanti kita pikirkan," kata Kepala BPLS, Sunarso.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2008
