Kolaborasi bilateral ini dituangkan melalui penandatanganan framework document antara Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto dengan Ministry of Economy, Trade, and Investment (METI) Jepang, Hiroshige Seko di Osaka, Jepang, Kamis (27/6) waktu setempat.
“Dengan adanya kerja sama New MIDEC ini bisa mengkompensasikan defisit perdagangan antara Indonesia dan Jepang dalam bentuk capacity building yang sifatnya dasar untuk sektor manufaktur. Misalnya, kapasitas untuk teknik pengelasan atau skill lainnya yang terkait di industri otomotif,” kata Menperin lewat keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis.
Sinergi ini merupakan implementasi dari proyek The New Manufacturing Industry Development Center (New MIDEC) di bawah kerangka kerja sama Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).
Kegiatan New MIDEC meliputi enam sektor, yaitu industri otomotif, elektronik, tekstil, makanan minuman, kimia serta logam. Selain itu juga terdapat tujuh lintas sektor, yaitu metal working, mold & dies (tooling), welding, SME development, export and investment promotion, green industry (energy, waste, emission), serta industry 4.0 (digitalization, automation, policy reforms).
Implementasi program New MIDEC yang dapat dilaksanakan langsung setelah penandatanganan tersebut adalah di sektor otomotif dengan melibatkan dua lintas sektor, di antaranya mold & dies (tooling) dan SME development.
Sementara itu, kegiatan di sektor lainnya akan dilaksanakan setelah kedua belah pihak menyiapkan Technical Arrangement dan masukan dari para stakeholders terkait.
Menperin menambahkan, dalam menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Negara-Negara Group 20 (G-20) di Osaka, pihaknya bertemu dengan sejumlah CEO dari perusahaan-perusahaan ternama di Jepang.
Mereka mengharapkan iklim investasi di Indonesia semakin baik, yang di antaranya terkait dengan jaminan ketersediaan bahan baku serta didukungnya infrastruktur yang memadai seperti listrik dan pelabuhan agar menjadi kekuatan untuk meningkatkan daya saing sebuah industri.
“Pada bisnis forum yang terdiri dari berbagai industri, rata-rata perusahaan besar Jepang itu telah beroperasi 30 tahun lebih di Indonesia. Sektornya mulai dari energi, pembangkit listrik, pulp and paper, kimia, otomotif serta perbankan,” tuturnya.
Menperin menegaskan, Pemerintah Indonesia akan segera mengeluarkan paket kebijakan baru untuk mendukung dunia usaha, dengan memberikan fasilitas insentif fiskal berupa tax holiday, tax allowance, serta super deduction tax untuk vokasi dan inovasi.
“Selain itu ada juga yang dibahas terkait dengan industri perbankan. Salah satu yang selalu menjadi topik pembahasan adalah keberadaan data center dan digital financial inklusif, yang menggunakan teknologi artificial intelligence. Kemudian dibahas juga untuk prototype project untuk smart cities,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Menteri Seko menyampaikan, salah satu kebijakan otomotif ke depan yang penting adalah pengembangan kendaraan berbasis baterai atau listrik.
Sejauh ini, Jepang telah melakukan kebijakan yang paralel untuk basis elektrik (EV) dan hybrid.
Baca juga: Menlu RI-Jepang bertemu di sela-sela KTT G20
Baca juga: Otomotif Jepang siap produksi kendaraan listrik di Indonesia
Baca juga: Luhut minta Jepang tingkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia
Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
