Bank Dunia beri pinjaman Rp4,2 triliun untuk penurunan kemiskinan desa

Sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukan investasi skala besar dalam memperkuat kapasitas desa

Jakarta (ANTARA) - Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui pinjaman sebesar 300 juta dolar AS atau sekitar Rp4,2 triliun bagi Indonesia untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan desa serta meningkatkan layanan di lebih dari 66.000 desa di 380 kabupaten.

"Proyek ini akan mendukung desa untuk mengatasi perbedaan pada infrastruktur pedesaan dan modal manusia. Kedua hal ini akan memberikan kontribusi pada upaya penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di masa datang," ujar Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Rodrigo Chaves dalam pernyataan di Jakarta, Kamis.

Chaves mengatakan Indonesia saat ini terus mengalami kemajuan dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan.

Namun, menurut dia, perbedaan tingkat kemiskinan di desa dan kota masih relatif besar, yaitu sebesar 13,2 persen di desa dan tujuh persen di kota berdasarkan data pada 2018.

"Ini sebabnya sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukan investasi skala besar dalam memperkuat kapasitas desa agar memakai anggaran yang sudah diperluas secara efektif sehingga Indonesia bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari sumber daya ini," katanya.

Untuk itu, Bank Dunia melalui Proyek Institutional Strengthening for Improved Village Service Delivery berinvestasi guna pengembangan kapasitas dan sistem melalui pelibatan masyarakat, untuk memperbaiki rencana dan anggaran pembangunan desa, peningkatan partisipasi dalam perencanaan dan penguatan akuntabilitas.

Berbagai investasi dalam bidang-bidang tersebut akan membantu desa meningkatkan belanja anggaran yang kemudian dapat mengarah pada hasil pembangunan yang lebih baik.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rudy Prawiradinata menambahkan saat ini desa mempunyai peran penting untuk menekan angka kemiskinan karena telah mempunyai anggaran memadai untuk investasi dan memperkuat layanan.

Dengan kondisi ini, proyek tersebut akan bersinergi dengan alokasi transfer dana desa yang diberikan pemerintah sesuai amanat Undang-Undang Desa untuk mencapai visi membangun Indonesia dari pinggiran.

"Proyek ini akan menerapkan sistem baru untuk meningkatkan kualitas belanja di tingkat desa, termasuk pengembangan kapasitas juga pendekatan berbasis teknologi," kata Prawiradinata.

Saat ini Undang-Undang Desa telah bermanfaat meningkatkan sumber daya keuangan bagi 74.954 desa karena desa dapat berinvestasi untuk kegiatan pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan kabupaten dan wilayah.

Desa juga dapat ikut berperan dalam investasi terkait kesehatan ibu dan kegiatan yang mendukung pertumbuhan masyarakat, air dan sanitasi, juga layanan pendidikan anak usia dini.

Namun, pemerintah desa belum memanfaatkan potensi penuh dari peraturan hukum ini karena adanya keterbatasan kapasitas kelembagaan serta besarnya skala dan keragaman kondisi daerah.

Proyek pinjaman ini juga akan fokus pada perbaikan dalam tiga bidang yaitu pembangunan kapasitas untuk membuat rencana dan anggaran jangka menengah berbasis data serta berorientasi pada hasil, juga sistem informasi dan integrasi data dalam pengambilan keputusan.

Kedua, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, implementasi dan pengawasan, termasuk memakai aplikasi berbasis teknologi agar masyarakat ikut memantau secara real-time penggunaan anggaran desa serta partisipasi mereka. Dan ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem dengan mempublikasikan laporan keuangan dan penghargaan berbasis kinerja.