Anggota DPR ingin skema pembiayaan infrastruktur dicermati

Kita harus berpikir bahwa yang dibangun dengan sistem kerja sama ini adalah untuk layanan publik

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Anggaran DPR RI Hamka Baco Kady menginginkan skema pembiayaan infrastruktur benar-benar dicermati dengan lebih memperhatikan layanan masyarakat dan bukan hanya mencari laba.

"KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha) sebagai salah satu skema pembiayaan infrastruktur itu bagus untuk dilanjutkan, hanya perlu diteliti lebih cermat," katanya di Jakarta, Kamis.

Menurut Hamka, bila kerja sama dalam bentuk KPBU atau public private partnership (PPP) sifatnya hanya menjembatani atau semacam dana talangan bagi BUMN, maka ke depan menjadi tidak baik untuk pembangunan infrastruktur.

Untuk itu, ujar dia, penerapan dan pelaksanaan konsep KPBU harus benar-benar dicermati terutama dari segi antarbisnis (B2B).

"Kita harus berpikir bahwa yang dibangun dengan sistem kerja sama ini adalah untuk layanan publik," kata politisi Partai Golkar tersebut.

Ia menginginkan aspek antarbisnis yang terdapat dalam KPBU tidak berorientasi untuk mendapatkan laba yang tinggi karena kebutuhan infrastruktur adalah untuk warga.

Secara terpisah, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai infrastruktur masih akan menjadi fokus utama pemerintah apabila Joko Widodo kembali terpilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia.

“Kalau Pak Jokowi menang, saya kira pembangunan infrastruktur anggarannya tetap besar di dalam postur APBN di kisaran Rp400 triliun sampai Rp450 triliun per tahunnya,” katanya.

Namun, Bhima mengatakan, sifatnya hanya melanjutkan serta menyelesaikan proyek stretagis nasional (PSN) sebanyak 225 unit dan tidak ada proyek baru.

Sedangkan, peneliti Indef lainnya Andry Satrio Nugroho menyarankan pemerintah mengutamakan aspek koneksi infrastruktur antarindustri untuk mengatasi ketimpangan pertumbuhan ekonomi.

"Selama empat tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi masih berat di Pulau Jawa bahkan meningkat namun koneksi antarindustri tidak begitu signifikan," katanya di Jakarta, Sabtu (22/6).

Akibatnya, ujar dia, berbagai pembangunan infrastruktur tersebut masih belum berdampak pada pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa secara signifikan.

Oleh sebab itu, solusi koneksi infrastruktur antarindustri dianggap bisa mengantasi berbagai ketimpangan tadi. Misalnya, pemerintah membangun infrastruktur yang bisa menghubungkan industri nikel dengan industri pengolah.