"Seharusnya (Menteri) Susi berani menekan (Gubernur DKI Jakarta) Anies untuk membatalkan IMB," kata Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati di Jakarta, Kamis.
Menurut Susan, sebagai "ibu" bagi para masyarakat pesisir, Menteri Susi sudah seharusnya berpihak kepada kalangan nelayan yang tidak menginginkan adanya reklamasi.
Sekjen Kiara juga mengingatkan Gubernur Anies bahwa ketika kampanye telah menyatakan keberpihakannya kepada nelayan.
Sebagaimana diwartakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) lahan reklamasi yang diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai realistis sesuai peraturan.
"Ya kita harus realistis dan pragmatis, mereka sudah reklamasi sampai dengan biaya triliunan. Dan sudah terjadi, tidak mungkin lagi dibongkar," kata Wapres ditemui di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (25/6).
Menurut Wapres, Anies memberikan keputusan itu berdasar keputusan yang telah ada dari pemerintah terdahulu. Wapres menilai pemda tidak akan mengeluarkan IMB bagi calon pulau reklamasi yang belum jadi.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan kebijakannya mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di lahan reklamasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan hukum.
"Semuanya sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan dan kita hormati itu adalah hak setiap warga negara dan kewajiban kita adalah menegakkan aturan," kata Anies di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (24/6).
Hal tersebut terkait ada beberapa pihak yang melakukan aksi yang menolak reklamasi dan mencabut IMB di pulau tersebut.
Sementara itu, Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta diberitakan tengah melakukan telaah terhadap penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di lahan reklamasi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu yang lalu.
Baca juga: Wapres: Soal IMB pulau reklamasi realistis
Baca juga: Anies keluarkan IMB lahan reklamasi sesuai dengan ketentuan
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2019
