Sidoarjo (ANTARA News) - Ribuan warga korban lumpur yang pro pembayaran sisa ganti rugi dengan "cash and carry" kembali menggelar aksi demo di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Sabtu. Ribuan warga yang menolak relokasi itu datang dengan ratusan sepeda motor dan sekitar delapan truk untuk bertemu Bupati Sidoarjo Win Hendrarso. Mereka menuntut PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) mempercepat pembayaran sisa 80 persen jual beli lahan dan bangunan milik warga yang terendam lumpur, karena warga yang pro-relokasi saat ini telah dipenuhi haknya oleh PT MLJ. "Kami sama-sama korban lumpur mengapa diperlakukan diskriminasi," kata para pengunjuk rasa dari atas truk. Sementara itu, salah satu pimpinan demo, Djoko Suprastowo, dalam orasinya mengatakan warga yang berdemo itu adalah mereka yang menolak relokasi. Namun niat menemui Bupati Sidoarjo gagal. Meski sempat mendekati Pendopo Kabupaten Sidoarjo, mereka tidak bisa masuk karena dihadang aparat. Aparat gabungan dari Polda Jatim, Polwiltabes Surabaya dan Polres Sidoarjo yang menyiagakan beberapa mobil water canon, tidak memberi kesempatan para pengunjuk rasa mendekati pintu gerbang pendopo. Ribuan warga yang tertahan di Paseban, Kabupaten Sidoarjo itu akhirnya memilih mengurungkan niat "mengepung" pendopo. Mereka bergeser ke markas korban luapan lumpur yang ada di Jalan MH Tamrin No 5 Sidoarjo dan langsung menutup jalan MH Thamrin yang menjadi urat nadi Kota Sidoarjo, sehingga terjadi kemacetan. Di lokasi itu, ribuan warga meneruskan aksi dan membacakan maklumat yang berisi tuntutan warga pro "cash and carry".(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2008
