Jaman: silaturahmi antar-relawan diperlukan untuk jaga persatuan

Jakarta (ANTARA) - Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) mendukung halal bihalal yang diselenggarakan Forum Relawan Jokowi (FRJ) dan menilai silaturahmi antar-relawan diperlukan untuk menjaga persatuan serta kesatuan bangsa.

"Jaman mendukung halal bihalal yang diselenggarakan FRJ dan berharap agenda konsolidasi seperti itu dilakukan di seluruh Indonesia. Seperti yang kami lakukan mulai dari pusat sampai daerah untuk menciptakan suasana batin rakyat Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasilais," kata Ketua III DPP Jaman, M Eko Purwanto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, Jaman telah melakukan rekonsiliasi antara kubu 01 dan 02 selama bulan Ramadhan dengan mengadakan agenda buka puasa bersama relawan 01 dan 02 dan dilanjutkan dengan halal bihalal selama bulan Syawal.

Menurut dia, halal bihalal digunakan Presiden RI Pertama Soekarno saat terjadi perpecahaan karena gesekan politik pada tahun 1948, sehingga halal bihalal merupakan sarana yang efektif sebagai alat pemersatu bangsa.

"Gesekan karena pemilu begitu tajam antara kubu 01 dan 02 harus segera diredam, karena itu tidak ada lagi 01 atau 02, yang ada adalah 03 demi persatuan dan kemajuan Indonesia," ujarnya.

Selain itu, dia menilai efek dari putusan MK terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) memungkinkan ada pihak-pihak yang kurang puas yang berpotensi membuat kekacauan yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Dia meyakini keputusan MK merupakan bagian demokrasi dengan landasan konstitusi dan rambu-rambu hukum

"Jaman bersama relawan lain siap bahu membahu dengan Polri dan TNI serta masyarakat lainnya untuk menciptakan suasana kondusif jelang dan pasca-keputusan MK," katanya.

Dia juga menyayangkan polemik sengketa Pemilu 2019 oleh pihak-pihak yang tidak puas semakin tidak rasional, padahal sidang MK dilakukan sangat transparan.

Menurut dia, tugas relawan menjernihkan suasana, karena banyak pihak yang mencoba "memancing ikan di air keruh" misalnya saja gerakan radikalisme yang sudah mengintai Indonesia untuk mengganti NKRI menjadi sistem khilafah.

"Saya yakin kubu 01 dan 02 sudah 'clear' dan NKRI adalah harga mati, tetapi jika terlalu hanyut dalam eforia kemenangan atau ketidakpuasan akan kekalahaan akan tidak lagi jernih melihat 'proxy war' yang mengancam negara ini," katanya.